BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberantas segala bentuk praktik korupsi yang sampai selama ini menjadi tantangan pembangunan nasional.
Dikatakan, budaya mark-up nilai proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran yang sangat merugikan rakyat dan negara harus dihapuskan. Selain itu, aparat pemerintah yang berperan penting harus bersih dan transparat dalam pengelolaan anggaran.
“Penggelembungan, mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya Rp 100 juta, ya Rp 100 juta. Bikin rumah Rp 100 juta, ya Rp 100 juta, ya. Jangan Rp 100 juta dibilang Rp 150 juta. Budaya ini harus dihilangkan,” ujar Prabowo saat berpidato pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Gedung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024).
Prabowo juga mendorong penerapan teknologi digital, seperti e-katalog dan e-government, untuk meminimalisir peluang korupsi dalam birokrasi. Ia telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah, termasuk yudikatif dan legislatif untuk bekerja sama demi menciptakan pemerintahan yang bersih.
“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Sekali lagi saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan, aparat pemerintah sangat menetukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan,” ungkap dia.
Pada kesempatan itu, Prabowo juga menekankan pentingnya integritas dan komitmen seluruh aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugas negara. Musrenbangnas, lanjutnya, harus menjadi momentum bagi para pemimpin dan pejabat pemerintah untuk introspeksi serta memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Saya katakan aparat pemerintahan kita gunakan (Musrenbangnas) ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri,” ujarnya.
Menurut Prabowo, diperlukan penegakan hukum yang adil terhadap pelaku korupsi dan vonis yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.
“Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun vonisnya seperti itu. Ini bisa menyakiti rasa keadilan,” tutur Prabowo. (nov)
