BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan dukungannya kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan mengimplementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
“Bapak Presiden menegaskan dukungannya untuk memastikan penghapusan kekerasan terhadap perempuan, termasuk implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan mendorong adanya payung hukum yang lebih baik bagi perempuan pekerja, khususnya perempuan pekerja rumah tangga,” kata Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (27/2/2023).
Ia mengatakan, dalam pertemuan itu, Komnas Perempuan juga menyampaikan beberapa situasi penting terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan, termasuk peningkatan pelaporan kasus kekerasan khususnya kekerasan seksual.
“Terkait situasi perempuan di situasi konflik dan bencana, perempuan pekerja, serta perempuan yang menjadi tahanan berhadapan dengan hukum maupun menghadapi berbagai bentuk penghukuman ataupun perlakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi,” kata Andy.
Presiden Jokowi dan Komnas Perempuan, lanjutnya, juga berbincang mengenai tindak lanjut lebih spesifik kementerian/lembaga terkait mekanisme non-yudisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dalam berbagai rencana aksi nasional.
Beberapa di antaranya yaitu rencana aksi nasional HAM, rencana aksi nasional mengatasi ekstremisme yang mengarah pada terorisme, dan kondisi perempuan terhadap pandangan hukum, termasuk misalnya hukuman mati maupun berbagai situasi kebijakan yang diskrimkinatif di beberapa daerah di Indonesia.
“Saat ini juga sedang ada percepatan untuk melakukan kekuatan kelembagaan Komnas Perempuan termasuk untuk melakukan perubahan Peraturan Presiden baik itu terkait dengan struktur Komnas Perempuan, maupun berbagai kemungkinan-kemungkinan untuk memperkuat kesejahteraan staf-staf Komnas Perempuan,” kata Andy.
Mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Komnas Perempuan, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
