BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan 1.043 sertifikat tanah, SK Perhutanan Sosial, dan SK Tanah Objek Reforma Agraria di Desa Gabusan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Jumat (10/3/2023).
“Dari 1.160 sertifikat yang harus diserahkan, yang sudah jadi 1.043. Ada sisa sedikit. Seratusan lebih yang belum selesai, tapi 1.043 sertifikat sudah diserahkan ke bapak-ibu dan saudara-saudara sekalian,” kata Presiden Jokowi.
Hadir pada kesempatan itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Di ribuan hadapan masyarakat, Presiden Jokowi secara terbuka mengaku senang bisa menyerahkan sertifikat tanah di Blora, sebab konflik lahan di Blora, termasuk di Kelurahan Ngelo, Cepu, dan Karangboyo, terjadi sejak tahun 1947.
“Saya telah perintahkan beberapa tahun yang lalu pada Menteri BPN untuk dilihat di lapangan, dicek betul, terutama ini yang di Kelurahan Ngelo, Kelurahan Cepu, dan Kelurahan Karangboyo. Ini ada apa kok nggak selesai-selesai. Ini mestinya BPN bisa menyelesaikan dan hari ini ternyata masalahnya bisa diselesaikan,” kata Presiden Jokowi.
Ia secara khusus meminta masyarakat mensyukuri pemberian sertifikat tanah, meski masih tersisa sekitar 123 sertifikat yang belum diserahkan, dari keseluruhan 1.160 sertifikat.
“Sisa sertifikat ini akan segera diserahkan dalam waktu dekat,” jelas dia.
Sertifikat yang diberikan berlaku selama 30 tahun dan bisa diperpanjang 20 tahun, kemudian bisa diperbarui lagi 30 tahun. Sehingga total penggunaan sertifikat bisa selama 80 tahun.
Pada kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyerahkan SK Perhutanan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria.
“Tanah yang ada harus dimanfaatkan secara produktif dan tidak ditelantarkan.Apabila tanah ditelantarkan maka SK bisa dicabut kembali,” ujarnya.
Ia berharap lahan yang ada dapat ditanami tanaman produktif, seperti jagung dan pohon jati, jagung, dan mahoni.
