BRIEF.ID – Pemerintah Republik Indonesia berharap Pemerintah Kerajaan Belanda mendukung upaya Indonesia mengembangkan teknologi rendah karbon dan ikut mendorong penghapusan EU Deforestation Regulation untuk mencegah diskriminasi komoditas asal Indonesia.
Harapan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte di Bharat Mandapam IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu (9/9/2023).
Presiden Jokowi menyatakan, ASEAN telah menyepakati Belanda menjadi mitra pembangunan ASEAN, yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kerja sama ASEAN dan Belanda.
“Walaupun prosesnya tidak mudah, namun akhirnya dapat disepakati. Saya berharap, ini akan lebih majukan kerja sama ASEAN dengan Belanda. Saya juga berharap, Belanda dapat dukung pengembangan teknologi rendah karbon dan konversi PLTU ke energi terbarukan sebagai tindak lanjut kerja sama JETP serta mendorong penghapusan EU Deforestation Regulation agar tidak diskriminasi komoditas utama Indonesia,” kata Presiden Jokowi.
Investasi Belanda
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi secara terbuka menyambut baik investasi Belanda untuk membangun Center of Excellence di Kota Surakarta, Jawa Tengah hingga rencana penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi dalam bidang energi baru terbarukan dan iklim.
“Saya menyambut baik investasi Belanda untuk pembangunan Center of Excellence di Solo dan rencana penyelenggaraan Renewable Energy and Climate Summit,” ucapnya.
Presiden Jokowi juga meminta dukungan PM Rutte terhadap proses pendaftaran Indonesia sebagai anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Saat ini Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi ekonomi yang sejalan dengan persyaratan OECD.
“Indonesia telah mengajukan aplikasi keanggotaan OECD dan telah lakukan berbagai reformasi ekonomi sejalan dengan persyaratan OECD,” ujarnya.
Mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
