Presiden Jokowi Minta Penanganan Banjir Jakarta Harus Komprehensif

BRIEF.ID – Presiden  Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) di Inlet Sodetan Kali Ciliwung ke KBT, Jakarta, Senin (31/7/2023). Pembangunan sodetan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi banjir di Jakarta.

“Urusan Sodetan Ciliwung ini sudah bertahun-tahun, sudah hampir 11 tahun dan hari ini alhamdulillah selesai. Ini bisa menyelesaikan paling tidak enam kelurahan enggak banjir lagi,” kata Presiden Jokowi.

Ia mengatakan,  penanganan banjir di Jakarta harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir. Sebelum peresmian sodetan ini, pada penghujung tahun 2022 Presiden telah terlebih dahulu meresmikan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi yang terletak di kawasan Bogor.

“Dengan selesainya Sodetan Ciliwung ini juga menyelesaikan banjir Jakarta, baik tadi yang Bendungan Ciawi-Sukamahi, Sodetan Ciliwung, normalisasi Ciliwung Banjir Kanal Timur, itu bisa menyelesaikan baru kira-kira 62% dari persoalan banjir yang ada di Jakarta, artinya masih ada pekerjaan rumah 38%,” ujarnya.

Menurut Presiden Jokowi, upaya penanganan banjir Jakarta bukan hal yang mudah karena selain Sungai Ciliwung masih terdapat 12 sungai yang lain yang juga perlu ditangani secara baik, di antaranya Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Sungai Baru Barat, Sungai Baru Timur, Sungai Mookervaart, dan Sungai Pesanggrahan. Selain itu, terdapat juga potensi banjir rob yang naik ke daratan DKI Jakarta.

Ia juga meminta semua pihak terkait untuk bekerja sama dalam upaya mengatasi banjir di Jakarta.

“Ini yang harus dikerjakan bersama-sama Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta. Sekali lagi, harus dikerjakan bersama-sama Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bersama-sama. Ini persoalan yang sangat kompleks dan tidak mudah,” kata Presiden Jokowi.

Hadir mendampingi Presiden Jokowi, antara lain  Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.