BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa konsolidasi fiskal berlangsung lebih cepat dari yang diamanatkan dalam Undang Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020.
Pada tahun 2022 , defisit APBN jauh lebih kecil dibandingkan angka yang diamanatkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2020.
“Defisit APBN di tahun 2022 sebesar 2,38 % dari target 4,5 %. Ini menunjukkan konsolidasi fiskal lebih cepat dari amanat Undang-Undang 2 Tahun 2020. Pendapatan negara 115,9% dari target atau tumbuh 30,6%, yang didukung penerimaan pajak dengan 115,6% dan pajak dua tahun berturut-turut melampaui target, dan PNBP juga (tumbuh) 122,2%,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/1/2023).
Rapat yang dipimpin Presiden Jokowi membahas tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menambahkan bahwa APBN 2022 menjadi instrumen yang sangat strategis untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi pada saat dunia dihadapkan pada kondisi sarat volatil.
Kenaikan dari harga-harga dan volatilitas menyebabkan inflasi tinggi di berbagai negara. Hal tersebut kemudian menyebabkan daya beli masyarakat juga menurun serta direspons dengan suku bunga di semua negara yang melonjak tinggi.
“APBN selama tahun 2022 menjadi faktor untuk menstabilkan dan menjaga masyarakat dan ekonomi dari guncangan-guncangan tadi. Satu, inflasi di Indonesia kita masih relatif rendah, tadi yang disampaikan oleh Pak Menko. Ini karena kita berhasil menjaga harga pangan yang dijaga tetap stabil sehingga berkontribusi pada inflasi yang relatif lebih rendah,” ujar Menkeu.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga sudah mulai pulih dan momentumnya menguat di Kuartal III-2022.
Pada kuartal IV-2022, Menkeu memperkirakan ekonomi nasional masih akan tumbuh di sekitar 5% sehingga secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi tumbuh sekitar 5,2% hingga 5,3%.
“Investasi juga sudah pulih kembali, ekspor kita tetap tinggi dan impor kita juga pulih untuk mendukung industri manufaktur,” imbuhnya.
Dari pemulihan ekonomi, Menkeu menyatakan, seluruh sektor sudah pulih kembali, termasuk sektor-sektor yang terdampak sangat berat selama pandemi Covid-19, seperti transportasi, akomodasi, dan makanan minuman.
Secara regional, lanjutnya, pemulihan ekonomi juga terjadi di semua daerah. Di Pulau Sumatera tumbuh 4,71%, Kalimantan (5,67%), Sulawesi (8,24%), Maluku (7,51%), Bali dan Nusa Tenggara (6,69 %), dan Jawa (5,76%).
“Ini menggambarkan bahwa seluruh pemulihan adalah accross the board, seluruh pulau, seluruh daerah, dan seluruh sektor. Ini menurunkan pengangguran dari tadinya 7,1% ke 5,9%, dan kemiskinan dari 10,2% ke 9,5%,” lanjutnya.
Lebih lanjut , Menkeu menjelaskan bahwa APBN tahun 2022 telah mendorong pemulihan ekonomi agar makin kuat dan tetap stabil. Belanja negara tumbuh 10,9% mencapai Rp 3.090,7 triliun dan pendapatan negara tumbuh 30,5 % mencapai Rp 2.626,4 triliun.
Dikatakan, penerimaan perpajakan juga membaik. Tahun 2022 pajak badan atau korporasi tumbuh 71,7% yang menggambarkan dunia usaha, sektor korporasi relatif sudah pulih semenjak terhantam Covid di mana pajaknya sempat merosot 37,9%. Pajak yang dibayarkan karyawan juga naik 14,6%.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga tumbuh 24,6 %, pulih kuat dari kontraksi 15,3 % pada saat awal pandemi Covid-19.
“Kami melihat bahwa dengan adanya pajak yang naik. Kami juga mendorong bea dan cukai dari sisi ekspor dan impor, di mana pertumbuhannya mencapai 23,3% dalam bentuk bea masuk serta bea keluar. Sedangkan penerimaan non pajak, bukan pajak, juga melonjak 28%, itu dikaitkan dengan sumber daya alam, tapi juga dari sisi penerimaan BLU, masyarakat aktivitasnya pulih, dan dividen BUMN kita,” kata Menkeu.
No Comments