Presiden Jokowi: Kerja Sama Antarnegara Harus Terbuka

BRIEF.ID – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kerja sama dan ruang dialog antarnegara harus terbuka bagi semua pihak dan hak semua negara tidak boleh dikesampingkan, termasuk  hak negara-negara berkembang.

Indonesia  sebagai bagian  integral G20  akan terus menyampaikan suara dan kepentingan negara-negara selatan global. Indonesia juga menyambut positif bergabungnya  Uni Afrika sebagai anggota tetap G20.

“Indonesia akan terus menggaungkan suara dan kepentingan Global South, serta mendorong representasi kawasan yang lebih luas. Untuk itu, saya menyambut keikutsertaan Uni Afrika dalam G20 ini,” kata Presiden Jokowi  pada  sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India  di Bharat Mandapam International Exhibition-Convention Centre (IECC), Pragati Maidan, New Delhi, India,  Sabtu (9/9/2023).

Pada kesempatan itu, Kepala Negara  menyampaikan bahwa solidaritas global dalam isu kesehatan  harus  diperkuat, salah satunya melalui mobilisasi pandemic fund.

“Melalui mobilisasi pandemic fund, komitmen USD2 miliar perlu kita wujudkan,” ujarnya.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kesetaraan juga bisa turut membantu menciptakan dunia yang damai dan makmur. Hal ini dapat diciptakan salah satunya melalui keadilan dalam reformasi dan transparansi global, termasuk  sistem perpajakan internasional, melalui  pemenuhan  hak pembangunan bagi semua, termasuk negara berkembang.

Ia mencontohkan,  salah satu upaya yang dilakukan melalui  dukungan pada hilirisasi industri yang dilakukan  suatu negara dalam rangka melakukan lompatan pembangunan.

“Ini merupakan hak negara berkembang untuk lakukan lompatan pembangunan,” tegasnya.

Pada kesempatan  itu, Presiden Jokowi juga mendorong para pemimpin negara-negara G20 untuk  mendukung partisipasi negara-negara berkembang dalam rantai pasok global serta mendorong kerja sama yang setara.

“G20 harus mendukung partisipasi negara berkembang dalam rantai pasok global serta mendorong ekosistem kerja sama yang setara dan inklusif,” kata dia.

Hadir  dalam pertemuan itu,  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko  Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.