BRIEF.ID – Komisi XII DPR RI menekankan urgensi kebijakan berkeadilan terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) antara stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik negara dan milik swasta.
Hal ini dikemukakan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan terkait langka atau habisnya stok BBM di SPBU swasta. Terlebih, keberadaan SPBU swasta pun meski kecil, telah menyerap tanaga kerja dan melayani masyarakat dengan baik.
“Pertamina memang mendominasi dengan ribuan SPBU dan Pertashop, sementara swasta hanya sekitar 5%. Namun, keberadaan SPBU swasta juga menyerap tenaga kerja dan melayani masyarakat maka setiap kebijakan harus memperhatikan keberlanjutan pelaku usaha dan pekerjanya,” kata Putri seperti dikutip Antara, Jumat (19/9).
Dia mendukung setiap kebijakan energi yang memperkuat ketahanan nasional. Namun begitu, ia mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang transparan.
“Rakyat butuh kepastian, bukan kegaduhan. Mitigasi dan sosialisasi yang tepat akan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus mendukung agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada,” ucapnya.
Lebih lanjut Putri menegaskan pentingnya langkah antisipatif pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencegah potensi kelangkaan BBM di berbagai SPBU. Menurut dia, stabilitas distribusi energi merupakan salah satu kunci kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“BBM adalah kebutuhan dasar masyarakat dan dunia usaha. Setiap gangguan distribusi akan langsung berdampak pada ekonomi rumah tangga, transportasi, hingga industri kecil dan menengah. Karena itu, pemerintah harus memastikan mitigasi yang matang agar tidak ada keresahan di masyarakat,” ujarnya. (ano)
