BRIEF.ID – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI sepakat menempuh hak menyatakan pendapat terkait polemik surat keterangan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Utut Adianto, menyatakan seluruh anggota fraksinya sepakat menempuh jalur konstitusional melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
“Kami sudah mengambil jalan politik, bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tapi fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat,” kata Utut usai menghadiri rapat pleno tertutup Fraksi PDI Perjuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia mengatakan, kesepakatan bulat ini menandai perkembangan penting dalam dinamika politik di DPR. Sebelumnya, PDI Perjuangan masih melakukan kajian atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Kini, melalui keputusan pleno fraksi, PDI Perjuangan menyatakan kesiapan menggunakan instrumen konstitusional DPR untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Jalur Konstitusional
Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3. Mekanisme ini memungkinkan DPR menyampaikan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan konstitusionalnya.
“Anggota kita 110, hari ini yang hadir 102. Delapan orang izin. Tapi kalau dibutuhkan 110 siap. Artinya sepakat, karena demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semuanya iya,” kata Utut.
Dalam konteks polemik ijazah Gibran, langkah PDI Perjuangan terkait pertanyaan mengenai keabsahan dokumen administrasi pendidikan dan implikasi hukumnya terhadap persyaratan pencalonan Wakil Presiden.
Sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945, pemberhentian Wakil Presiden harus melalui tahapan konstitusional, termasuk pembahasan di DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan keputusan MPR. (nov)
