BRIEF.ID – Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi menyatakan dukungannya bagi Bangladesh yang demokratis dan stabil. Hal itu diungkapkan PM Modi ketika berbicara melalui telepon dengan kepala pemerintahan transisi Bangladesh, Muhammad Yunus.
Ini adalah pertama kalinya kedua pemimpin berbicara sejak Yunus diambil sumpah jabatannya pada 8 Agustus 2024, atau 3 hari setelah jatuhnya pemerintahan Sheikh Hasina, yang kini melarikan diri ke New Delhi, India setelah menghadapi unjuk rasa besar-besaran.
“Menegaskan kembali dukungan India untuk Bangladesh yang demokratis, stabil, damai, dan progresif. Dia (Yunus) menjamin perlindungan, keselamatan, dan keamanan umat Hindu dan semua minoritas di Bangladesh,” tulis Modi di media sosial X.
Modi adalah pemimpin kedua yang berbicara dengan Yunus sejak pemerintahan transisi dibentuk di Bangladesh awal bulan ini.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya juga menjanjikan dukungan Kuala Lumpur kepada pemerintah sementara yang dipimpin Yunus, yang saat ini anggotanya bertambah menjadi 25 orang.
Sekitar 580 korban tewas di Bangladesh selama unjuk rasa yang berlangsung sejak 16 Juli 2024.
Unjuk rasa itu semula digerakkan oleh mahasiswa untuk menuntut reformasi kuota pekerjaan publik, tetapi kemudian mengakhiri pemerintahan yang dipimpin Hasina selama 15 tahun terakhir.
Pembicaraan telepon Modi dan Yunus dilakukan di tengah laporan bahwa pejabat India melobi AS untuk meredakan kritik terhadap pemerintahan Hasina.
Menjelang dan setelah pemilihan umum pada Januari lalu, Washington telah mengkritik Hasina atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan memenjarakan tokoh-tokoh oposisi.
“Dalam serangkaian pertemuan, pejabat India menuntut agar Amerika Serikat meredakan retorika pro demokrasinya,” demikian laporan Washington Post Kamis (15/8).
Tanpa menyebut nama partai mana pun, dikatakan bahwa setiap perubahan dalam pemerintahan di Dhaka “akan menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional India.”
“Ada banyak percakapan dengan pihak Amerika di mana kami berkata, ‘Ini adalah perhatian utama bagi kami, dan Anda tidak dapat menjadikan kami sebagai mitra strategis kecuali kami memiliki semacam konsensus strategis’,” demikian laporan surat kabar itu, mengutip seorang pejabat India yang tidak disebutkan namanya.
Hasina menyalahkan Washington atas jatuhnya pemerintahannya dan ia menolak menerima tuntutan dari AS.
Namun, Washington membantah terlibat dalam unjuk rasa yang mengakhiri pemerintahan Hasina.
