Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Syamsuddin Haris menyebut bahwa Presiden terpilih Pemilu 2019 yang akan datang harus memegang kendali penuh dalam tata kelola riset agar Indonesia tidak mengalami ketertinggalan dengan negara lain.
“Riset di kita (Indonesia) yah masih jauh ketinggalan dibanding negara lain, dan selama 15an sampai 20 tahunan ini hampir semua indikator iptek itu stagnan. Sehingga ini penting supaya menjadi komitmen bagi Presiden hasil pemilu 2019 yang akan datang agar Presiden mesti menjadi pemegang otoritas tertinggi di bidang riset, iptek, dan inovasi”, ujarnya saat di temui di salah satu Hotel di Jakarta, (28/3).
Profesor menambahkan bahwa di negara lain, iptek dipimpin oleh Kepala Pemerintahan seperti di Jepang, di Korea Selatan, dan di hampir semua negara.
“Di Indonesia aja levelnya kok cuma Menteri”, katanya.
Dana riset disebutkan idealnya di atas 1% dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan umumnya di negara lain sudah di atas 1%. Indonesia masih 0,08% terhadap PDB. Maka Indonesia masih tertinggal, termasuk di Asia Tenggara.
Terakhir profesor yang juga sebagai Ketua Forum Nasional Profesor Riset memberi masukan bahwa, selain kelembagaan dan Presiden yang harus memegang kendali tata kelola riset, juga harus ada kooordinasi kelembagaan yang kuat dan oleh sebab itu harus dibentuk Badan Riset Nasional yang selevel Menteri Negara.
“Jadi Badan Riset Nasional itulah yang menjadi holding bagi semua institusi riset. Supaya apa? Supaya ada sinergi yang satu dengan yang lain”.
