Peneliti PYC: Reformasi Subsidi Energi Menjadi Keharusan

BRIEF.ID – Peneliti Purnomo Yusgiantoro (PYC) Massita Ayu Cindy mengungkapkan, reformasi subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) menjadi keharusan dan dilakukan secara bertahap, karena masih dinikmati masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.

“Subsidi energi masih belum mencapai target dan dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Subsidi energi membuat penggunaan energi terbarukan menjadi tidak efektif karena nilai ekonomisnya,” kata Massita saat menjadi pembicara pada talkshow  “Reformasi Sektor Energi dan Mineral untuk Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Alam,” di Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/9/2024).

Talkshow  yang dibuka Ketua Umum PYC, Filda Citra Yusgiantoro PhD, merupakan  bagian dari rangkaian Pekan Standar Lingkungan Hidup & Kehutanan (PeSTA) Tahun 2024 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia yang berlangsung pada 10-12 September 2024.

Pembicara lainnya adalah Akhmad Hanan, Felicia Grace, dan Michael Suryaprawira, yang tercatat sebagai  peneliti PYC.

Massita meyakini, persepsi publik terkait reformasi subsidi energi  akan membentuk kelayakan politik, penerimaan sosial, dan implementasi kebijakan reformasi subsidi energi.

“Mengetahui harapan publik dan memperoleh dukungan publik untuk reformasi subsidi energi sangat penting untuk pelaksanaannya yang sukses,” kata Koordinator Penelitian PYC itu.

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

IHSG Menguat Kembali Sentuh Level 6.900 Dipicu Maraknya IPO di Semester II 2025

BRIEF.ID - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa...

Tren Penguatan Rupiah Berlanjut, Uji Level Psikologis Rp6.100

BRIEF.ID - Tren penguatan rupiah terus berlanjut pada perdagangan...

Harga Emas Antam Turun Rp2.000 Jadi Rp1.911.000 per Gram

BRIEF.ID - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk...

RI-Arab Saudi Perkuat Kerja Sama Ekonomi dan Investasi

BRIEF.ID – Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Kerajaan Arab...