BRIEF.ID – Pemerintah menargetkan 18 layanan publik akan kembali beroperasi melayani masyarakat, pada akhir Juni 2024 setelah insiden peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kemenkominfo) Usman Kansong menyusul informasi mengenai 5 instansi yang layanannya kembali normal setelah terimbas insiden PDNS 2 selama hampir sepekan.
“Kami berharap setiap hari bertambah tenant-tenant dan Kementerian serta Lembaga yang layanannya pulih, akhir bulan ini kami targetkan 18 tenant sudah recovery,” kata Usman di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2024).
Adapun 5 instansi yang dimaksud adalah layanan keimigrasian dari Direktorat Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM, lalu ada juga layanan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bernama Sikap.
Disusul layanan perizinan kegiatan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), lalu ada juga layanan ASN Digital Kota Kediri, dan juga layanan dari Kementerian Agama SiHalal.
Usman lebih lanjut mengatakan target pemulihan layanan publik untuk 18 instansi itu merupakan langkah jangka pendek dan hal itu dibarengi juga dengan proses penyelidikan digital forensik yang masih terus berjalan.
“Tentu kami, Kementerian Kominfo, Telkom, BSSN, dan instansi terkait lainnya berupaya maksimal melakukan pemulihan secara baik dan cepat agar akses terhadap pelayanan publik tidak terganggu terlalu lama,” katanya.
Adapun pada Senin (24/6), Pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Kominfo mengidentifikasi ada sebanyak 211 instansi yang terdampak dari insiden serangan siber PDNS 2.
Lalu pada Selasa (25/6), teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas dari insiden PDNS 2. Namun pada Rabu (26/6) tercatat sudah ada sebanyak 44 instansi yang siap untuk melakukan pemulihan data, sementara sisanya masih dalam proses. Dari semua itu, lima instansi telah melayani kembali masyarakat setelah melakukan migrasi data. (Antara)
