BRIEF.ID – Pemerintah Amerika Serikat (AS) ditutup sementara setelah Kongres AS gagal menyepakati anggaran fiskal dalam sidang di Capitol Hill, pada Selasa (30/9/2025) waktu setempat, atau Rabu (1/10/2025) siang WIB.
Penutupan pemerintahan atau government shutdown AS tersebut, merupakan pertama kali dalam 6 tahun terakhir. Sesaat setelah Government Shutdown terjadi sesuai batas waktu, Partai Republik dan Partai Demokrat saling menyalahkan.
Partai Republik bersikeras bahwa Partai Demokrat hanya perlu menyetujui perpanjangan pendanaan saat ini selama tujuh minggu ke depan, agar pendanaan pemerintahan dapat tetap dilakukan.
Sedangkan Partai Demokrat menuntut agar setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran memuat perpanjangan untuk peningkatan subsidi premi dalam Undang-Undang Perawatan Terjangkau, dan juga penddanaan listrik.
Government shutdown AS tersebut membuat listrik terancam padam, tetapi fungsi-fungsi yang penting untuk melindungi jiwa dan properti biasanya tetap beroperasi.
Dalam penutupan pemerintahan AS sebelumnya, terjadi pembatalan sidang imigrasi dan menunda pinjaman federal untuk pembeli rumah dan usaha kecil, dan beberapa sektor lainnya terdampak.
Mantan Wakil Presiden AS, Kamala Harris, mengatakan government shutfown tersebut menjadi tanggung-jawab dari Partai Republik yang saat ini berkuasa.
“Biar saya perjelas: Partai Republik bertanggung jawab atas Gedung Putih, DPR, dan Senat. Ini adalah penutupan pemerintah mereka,” kata Kamala Harris, dalam cuitan di akun X-nya.
Pernyataan senada juga disampaikan senator Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Komite Alokasi Senat AS, Patty Murray, yang juga menyalahkan Partai Republik.
“Jangan salah, pemerintah kita telah ditutup karena Partai Republik menolak bernegosiasi dengan Partai Demokrat dan melakukan tugas mereka,” ujar Patty Murray.
Anggota Kongres AS, Jasmine Crockett, menyayangkan dikap Partai Republik yang memilih menimbulkan kekacauan padahal menguasai pemerintahan.
“Ini adalah penutupan pemerintah MEREKA. Partai Republik memiliki semua alat untuk memerintah dan malah memilih kekacauan,” ungkap Jassmine Croskett.
Mengancam
Sementara Presiden AS, Donald Trump, dan anggota Partai Republik lainnya juga menuduh Partai Demokrat berusaha memberikan tunjangan perawatan kesehatan kepada imigran tanpa dokumen.
Di Gedung Putih, Trump bersikeras bahwa Partai Republik tidak ingin menutup pemerintahan. Dia bahkan mengancam dapat memanfaatkan situasi ini untuk merugikan Partai Demokrat.
“Kita dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat diubah selama penutupan pemerintahan, yang buruk bagi mereka (Partai Demokrat), seperti memangkas memangkas hal-hal yang mereka sukai, memangkas program-program yang mereka sukai, Itu bisa termasuk memangkas sejumlah besar orang dari tunjangan pemerintah,” kata Trump.
Partai Republik, yang menguasai Gedung Putih dan memiliki mayoritas tipis di kedua kamar Kongres, ingin meloloskan RUU sementara untuk mempertahankan pendanaan pada tingkat saat ini hingga akhir November 2025.
Untuk menggolkan agenda tersebut, Partai Republik membutuhkan setidaknya tujuh anggota Partai Demokrat untuk membantu mereka di Senat, di mana 60 suara dibutuhkan untuk mengatasi filibuster.
Pada Maret 2025, pemimpin Minoritas Senat, Chuck Schumer, dan sekelompok anggota Partai Demokrat sebelumnya telah bergabung dengan Partai Republik untuk meloloskan perpanjangan pendanaan pemerintah selama enam bulan.
Namun dalam sidang kali ini, Partai Demokrat telah bersatu dalam beberapa tuntutan, termasuk agar setiap RUU pendanaan jangka pendek mencakup perpanjangan kredit pajak Obamacare yang ditingkatkan, dan akan berakhir pada akhir tahun.
Subsidi yang ditingkatkan ini mengurangi biaya premi asuransi kesehatan untuk sebagian besar peserta Undang-Undang Perawatan Terjangkau, namun ditentang Partai Republik. Mereka menuduh Partai Demokrat menyandera pemerintah dengan menghalangi kelanjutan pendanaan federal kecuali tuntutan perawatan kesehatan mereka dipenuhi.
Para pemimpin Partai Republik juga berpendapat bahwa resolusi berkelanjutan mereka yang “bersih” bersifat nonpartisan, dan bahwa negosiasi kebijakan dapat dilanjutkan tanpa menutup pemerintahan.
Partai Demokrat membantah bahwa proposal Partai Republik sebenarnya partisan, karena Partai Republik berusaha untuk memperpanjang pendanaan menyusul pengesahan RUU pengeluaran kontroversial yang lolos tipis pada bulan Juli meskipun mendapat keberatan dari semua anggota Kongres dari Partai Demokrat. (CNN/CNBC/jea)
