BRIEF.ID – Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya mengapresiasi kebijakan pemerintah melibatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ia merespons positif alokasi dana PNM yang diterima PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo (Persero) pada tahun 2021 untuk mendukung program Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) melalui pengembangan Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali.
“Sebenarnya BMTH bukan tugas Pelindo, karena dibutuhkan untuk menunjang turis di Bali, sehingga itu dibutuhkan. Dan, kita melihat dampaknya cukup signifikan,” kata Wahyu usai memimpin pertemuan dengan jajaran PT Pelindo di Denpasar, Kamis (20/6/2024).
Tercatat, usai penerimaan PMN di 2021, sejak September 2022 hingga Triwulan I – 2023 kurang lebih 40 kapal pesiar telah sandar di Pelabuhan Benoa. Hal itu dinilai memberikan dampal positif bagi roda ekonomi di Bali.
Pelindo merupakan perusahaan pelat merah yang didirikan pada tahun 1960 dan bergerak di bidang logistik terutama pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Pada Tahun 2021, Pelindo mendapat PMN sebesar Rp1,2 triliun yang digunakan untuk pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Benoa.
Progress realisasi fisik Pelabuhan tersebut sejak Triwulan III 2022 adalah sebesar 33% kemudian pada Triwulan I 2023 sebesar 47%, pada Triwulan III 2023 sebesar 55%, pada Triwulan I 2024 sebesar 80% dan estimasi target penyelesaian 100% pada akhir tahun 2024.
Usai mengalami peleburan Pelindo I, II, III, dan IV per 1 Oktober 2021, Pelindo menjadi perusahaan berskala bisnis besar dan terintegrasi serta sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyatukan pengelolaan pelabuhan di Indonesia.
Wahyu berpesan agar pengelolaan PNM yang diterima oleh Pelindo harus benar-benar akuntabel. “Dengan merger-nya Pelindo I, II, III, IV menjadi PT Pelindo, dimana sedikit kesalahan saja mungkin akan berdampak sangat luas dan menjadikan Pelindo sulit diselamatkan apabila terjadi rugi,” jelas dia.
