BRIEF.ID – Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD berkomitmen untuk memperkuat lembaga penegak hukum untuk menekan praktik korupsi di Tanah Air.
Hal itu dikatakan Ganjar saat berbicara pada PAKU Integritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024) malam.
“Penguatan lembaga penegak hukum bisa dilakukan melalui koordinasi di antara kelembagaan yang ada,” kata Ganjar.
Menurut Ganjar, langkah pertama yang dilakukan adalah kewenangan penuh untuk mengembalikan independensi KPK agar tegak lurus menjaga marwahnya dalam menangani kasus korupsi tanpa adanya intervensi dari siapa pun.
“Ketika KPK independen, maka menjaga independensi dan integritas aparatur di KPK itu penting. Tidak bisa diintervensi oleh siapa pun,” tegas Ganjar.
Langkah berikutnya, Kejaksaan dan Kepolisian sebagai penegak hukum juga bisa menjalankan proses transpransi kepada masyarakat saat menangani suatu proses hukum.
“Kejaksaan dan Kepolisian juga bisa mendorong transparansi proses-proses untuk masyarakat, untuk penegakan hukum bebas dari intimidasi,” urai Ganjar.
Lebih lanjut, Capres berambut putih ini sepakat perlu adanya langkah untuk penguatan instrumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ia bilang hal tersebut pernah dilakukan saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah lalu.
“Kami di ruangan ini pernah bersama-sama di DPRD mendapatkan penghargaan, ketika macet ternyata gampang kuncinya. Undang untuk mengisi dan selesai semuanya,” ucapnya.
“Penguatan LHKPN itu didorong dengan sistem Whistleblowing dari masyarakat yanh dijamin kerahasiaannya, tentu dengan anomim dan betul-betul terjadi,” jelas Ganjar.
Ia menyatakan pola-pola tersebut lah yang akan dijalankannya bersama Mahfud MD saat terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden nanti.
“Inilah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi, supervisi, dan pencegahan dilakukan, melibatkan pemerintahan dan KPK, dunia usaha dan dunia pendidikan adalah cara yang bagus,” pungkas Ganjar.
