BRIEF.ID – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan lembaga yang dipimpinnya siap untuk dievaluasi terkait perwira aktif TNI aktif yang ditempatkan di berbagai jabatan sipil.
“Saya belum dipanggil, tentunya siap untuk dilaksanakan evaluasi. Kalau itu memang yang terbaik melaksanakan evaluasi,” kata Yudo Margono di kediaman resmi Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (2/8/2023).
Pada Senin (31/7/2023), Presiden Jokowi mengatakan akan mengevaluasi secara menyeluruh soal penempatan perwira TNI aktif dalam sejumlah jabatan sipil di Kementerian dan Lembaga (K/L) setelah penetapan Kepala Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Presiden Jokowi menyebut semuanya akan dievaluasi karena pemerintah tidak mau lagi di posisi-posisi yang sangat penting terjadi penyelewengan.
“Ya, nanti dengan adanya kasus seperti ini akan dievaluasi, pasti semua hal yang selalu terjadi seperti ini harus dievaluasi,” tambah Yudo.
KPK pada 26 Juli 2023 telah menetapkan Kepala Basarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi (HA) sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan menerima suap sebesar Rp 88,3 miliar dari beberapa proyek pengadaan barang di Basarnas selama periode 2021-2023.
Ada seorang tersangka lainnya, yang juga perwira TNI aktif, yaitu Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm. Afri Budi Cahyanto.
Tersangka dari pihak sipil adalah Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS) Mulsunadi Gunawan (MG), Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati (IGK) Marilya (MR), dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU) Roni Aidil.
Kasus tersebut terungkap setelah penyidik lembaga antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 25 Juli 2023 di Cilangkap dan Jatisampurna, Bekasi.
Pada 28 Juli 2023, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengakui anak buahnya melakukan kesalahan dan kekhilafan dalam penetapan tersangka terhadap anggota TNI.
Pernyataan itu diungkapkan setelah rombongan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono didampingi Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Pertama Agung Handoko beserta jajaran mendatangi Gedung KPK. (antara/nov)
