BRIEF.ID – Tahun 2025 menutup babak dengan satu sinyal jelas bagi perekonomian nasional, bahwa fondasi penerimaan negara belum sepenuhnya pulih. Sinyal ini menjadi konteks penting dalam membaca RAPBN 2026 yang diproyeksikan ekspansif namun tetap menjaga disiplin defisit.
Pelemahan PPN dan PPh Badan, dua mesin utama penerimaan pajak, menjadi sinyal bahwa konsumsi dan laba usaha masih tertahan. Di sisi lain, RAPBN 2026 dipasang ambisius, dengan target pertumbuhan 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, dan defisit 2,48 persen PDB.
Pemerintah menargetkan pendapatan negara 2026 sebesar Rp3.147,7 triliun, dengan belanja Rp3.786,5 triliun dan defisit Rp638,8 triliun atau setara 2,48 persen dari PDB. Target pertumbuhan ekonomi dipasang pada level 5,4 persen dengan inflasi terkendali di 2,5 persen.
Sebuah analisis dari BDS Alliance mengungkapkan bahwa di atas kertas, postur ini terlihat rapi dan menenangkan, bahwa negara ingin tampil agresif mendorong pertumbuhan, tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian fiskal.
Namun persoalannya bukan pada angka target, melainkan pada prasyarat yang menopangnya. RAPBN 2026 secara implisit mengandaikan dua hal utama yaitu pemulihan aktivitas ekonomi—khususnya konsumsi dan transaksi—serta penerimaan pajak yang kembali kuat.
Namun, data 2025 menunjukkan bahwa asumsi kedua justru masih rapuh. Hingga November 2025, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp1.634,43 triliun atau sekitar 78,7 persen dari target tahunan Rp2.076,9 triliun.
Lebih penting lagi, secara tahunan penerimaan pajak netto mengalami kontraksi. PPh Badan turun sekitar 9 persen, mencerminkan tekanan terhadap profitabilitas dunia usaha. PPh Orang Pribadi dan PPh 21 menyusut 7,8 persen, memberi sinyal bahwa pemulihan pasar kerja formal dan pendapatan upahan belum sepenuhnya solid.
Sementara itu, PPN dan PPnBM yang kerap menjadi barometer transaksi ekonomi sehari-hari turun 6,6 persen, menandakan konsumsi dan aktivitas ekonomi belum kembali ke level yang diharapkan.
Memang terdapat beberapa pos yang masih tumbuh, seperti PPh Final, PPh 22, dan PPh 26. Namun secara ekonomi-politik, pertumbuhan ini belum cukup untuk menutup pelemahan dua mesin utama penerimaan negara.
Konsekuensinya jelas, bahwa target pajak 2026 boleh dipasang optimistis, tetapi realisasinya sangat mungkin bertumpu pada dua langkah yang kurang populer—pengetatan pengawasan dan perluasan basis pajak.
Di titik inilah 2026 berpotensi menjadi tahun dengan intensitas intervensi negara yang lebih tinggi dalam urusan kepatuhan fiskal. Pemeriksaan berbasis risiko akan semakin luas, integrasi data diperketat, dan administrasi perpajakan makin terasa dalam kehidupan sehari-hari warga maupun dunia usaha. Keberhasilan langkah ini sangat ditentukan oleh persepsi keadilan: apakah negara dipandang menertibkan dengan adil, atau justru membebani kelompok yang sama.
Di sisi belanja, defisit yang terjaga tidak otomatis berarti ruang fiskal lapang. Ketika penerimaan tersendat, menjaga defisit biasanya dilakukan lewat kombinasi efisiensi belanja, penundaan proyek, atau pembiayaan yang lebih agresif. Pemerintah menekankan belanja yang lebih tepat sasaran melalui perbaikan data dan targeting, khususnya untuk perlindungan sosial.
Namun di lapangan, keberhasilan targeting bukan hanya soal desain kebijakan, melainkan kapasitas administrasi, sinkronisasi pusat-daerah, serta respons cepat terhadap keluhan publik.
Bagi masyarakat, APBN tidak dibaca dalam bentuk tabel. Ia dirasakan melalui harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, dan kualitas layanan publik. Pelemahan PPN pada 2025 menjadi sinyal penting yang perlu diawasi di 2026, terutama jika tekanan harga pangan dan energi kembali muncul.
Pemerintah akan kembali dihadapkan pada dilema klasik yaitu menahan harga lewat subsidi yang mahal bagi fiskal, atau membiarkan penyesuaian pasar yang mahal bagi legitimasi sosial.
Dalam konteks ini, skenario paling realistis untuk 2026 adalah “stabil tapi ketat”. Ekonomi tumbuh moderat, namun penerimaan pajak berada di bawah target. Pemerintah menjaga defisit melalui efisiensi anggaran, mendorong kepatuhan pajak lebih agresif, dan memprioritaskan program-program yang paling strategis secara politik. Publik akan merasakan tahun berjalan, tetapi dengan beban yang tidak ringan.
RAPBN 2026 memang membawa optimisme, tetapi data 2025 mengingatkan bahwa fondasi penerimaan masih rentan. Membaca 2026 dengan kepala dingin berarti memahami bahwa ekonomi politik bukan sekadar soal menjaga angka defisit, melainkan tentang bagaimana beban penyesuaian dibagi dan siapa yang paling merasakan dampaknya.
Pada akhirnya, legitimasi kebijakan fiskal tidak ditentukan di ruang rapat, tetapi di pengalaman hidup warga sehari-hari. (ano)
