BRIEF.ID – Pemerintah menilai program orientasi kepala daerah yang memakan anggaran daerah hingga Rp 22 miliar sangat penting untuk tetap dilakukan disaat pemerintah gencar mengefisienkan anggaran.
Orientasi kepala daerah akan berlangsung di Glamping Borobudur International Golf, Magelang, pada 21 hingga 28 Februari 2025. Kegiatan ini dibagi menjadi dua angkatan. Angkatan pertama diikuti oleh kepala daerah yang dilantik hingga 20 Februari 2025, termasuk 34 gubernur, 380 bupati, dan 89 wali kota. Jadwal untuk angkatan kedua akan diumumkan kemudian.
“Ya, bukan hanya retret. Seluruh program kegiatan yang memiliki nilai strategis, penting. Ya, itu tetap berjalan. Retret itu bagian dari program yang penting,” kata Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Biaya orientasi ditanggung melalui skema cost sharing. Biaya utama selama delapan hari di Magelang dibiayai oleh DIPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, APBD masing-masing daerah menanggung biaya akomodasi, konsumsi, transportasi, pakaian dinas, serta kebutuhan pribadi peserta. Biaya akomodasi dan konsumsi ditetapkan sebesar Rp 2.750.000 per orang per hari, sehingga totalnya mencapai Rp 22.000.000 per peserta selama delapan hari.
Program itu merupakan program strategis dan durasi kegiatan pembekalan juga sudah dipangkas dari 14 hari menjadi 7 hari sebagai dampak dari efisiensi anggaran.
Beredar luas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait rencana pelaksanaan retret bagi 505 kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan dilantik, pada 20 Februari 2025. Mengacu pada surat itu, kegiatan pembekalan bisa memakan anggaran daerah setidaknya Rp 22 miliar. Besarnya biaya yang dikeluarkan dinilai kontradiktif di tengah instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengefisienkan belanja negara.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, saat ditemui seusai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025), mengatakan, seluruh program kegiatan yang dianggap strategis dan penting tetap berjalan. Oleh karena itu, meski anggaran yang dikeluarkan cukup besar dan pemerintah sedang gencar melakukan efisiensi anggaran, program orientasi kepala daerah tetap dibutuhkan.
Juri mengungkapkan bahwa anggaran program orientasi ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ”Soal berapa anggarannya nanti konfirmasi ke Kementerian Dalam Negeri,” jelas dia.
Menurut Juri, semua sudah diperhitungkan. Hal ini termasuk durasi pelaksanaan yang tadinya sempat diwacanakan 14 hari menjadi 7 hari. Pemangkasan durasi ini diklaim sebagai dampak dari rasionalisasi anggaran. (nov)
