BRIEF.ID – Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan istrinya, Cilia Flores, diadili di Pengadilan Federal Manhattan, New York, Amerika Serikat, pada Selasa (6/1/2025) siang waktu setempat. Keduanya mengaku tak bersalah dan telah diculik.
Dengan tangan yang diborgol, dan memakai pakaian tahanan, Nicolas Maduro dan Cilia Flores, dibawa oleh petugas DEA untuk menghadiri pengadilan perdana.
Sementara di luar gedung pengadilan, puluhan demonstran, baik pendukung maupun penentang Maduro, berkumpul dan melakukan aksi demonstrasi.
Maduro dan Flores mendengar dakwaan yang disampaikan Jaksa, yang menyatakan mereka terlibat sebagai pemimpin kartel narkoba dan senjata internasional. Keduanya diduga menjadi pengawas, dan menghadapi empat dakwaan pidana, yaitu narkoterorisme, konspirasi impor kokain, serta kepemilikan senapan mesin dan alat peledak.
Menanggapi dakwaan tersebut, baik Maduro maupun istrinya mengaku tidak bersalah dan telah diculik secara sepihak oleh pasukan Amerika Serikat (AS).
“Saya tidak bersalah. Saya tidak melakukan kejahatan. Saya orang yang baik. Saya masih presiden negara saya,” kata Maduro, 63, melalui penerjemah, sebelum ucapannya dipotong oleh Hakim Distrik AS, Alvin Hellerstein, di pengadilan federal Manhattan.
Flores juga menyatakan dirinya tidak bersalah dan tidak mengetahui alasan dirinya diculik dan dibawa ke AS. Hakim kemudian mengakhiri sidang yang berlangsung sekitar 30 menit tersebut, dan menjadwalkan sidang berikutnya pada 17 Maret 2026.
Seperti diketahui, Maduro dan Flores ditangkap pasukan khusus AS pada Sabtu (3/1/2026), atas perintah Presiden AS, Donald Trump. Keduanya kemudian dibawa ke AS melalui Kuba.
Setelah melalui pemeriksaan, baik Maduro dan Flores ditahan di Pusat Penahanan Manhattan, New York, pada Minggu (4/1/2026), dan dijadwalkan menghadiri sidang, yang berlangsung pada Selasa (6/1/2026).
Ambisi Imperialis
Trump telah berulangkali menuduh Maduro menjadi pemimpin kartel narkoba dan senjata ilegal. Sebaliknya Maduro membantah tuduhan tersebut, dan menyebutnya sebagai kedok bagi ambisi imperialis untuk merebut cadangan minyak Venezuela yang melimpah.
AS menganggap Maduro sebagai diktator yang memimpin secara tidak sah sejak ia mengklaim kemenangan dalam pemilihan 2018 yang diwarnai tuduhan kecurangan besar-besaran.
Pengacara Maduro, Barry Pollack, mengatakan kliennya adalah korban dari “penculikan militer” dan dia memperkirakan proses persidangannya akan panjang.
Sementara pakar hukum internasional mempertanyakan legalitas penyerangan AS ke Venezuela, dengan sebagian mengecam tindakan Trump sebagai penyangkalan terhadap tatanan internasional yang berbasis aturan.
Masa depan pemerintahan Venezuela kini berada dalam ketidakpastian, setelah Presiden Trump menyatakan AS mengambil alih sementara pemerintahan negara Amerika Latin tersebut.
Pada Senin (5/1/2026), Wakil Kepala Staf Gedung Putih, Stephen Miller, juga menegaskan bahwa AS telah memegang kendali pemerintahan Venezuela.
“Kami yang menetapkan syarat dan ketentuannya. Kami memberlakukan embargo penuh atas seluruh minyak mereka. Jadi, untuk melakukan perdagangan, mereka memerlukan izin kami,” kata Miller.
Sementara di Caracas, ibukota Venezuela, beberapa jam setelah Maduro diculik, wakil presiden Delcy Rodriguez dilantik sebagai presiden sementara Venezuela dengan pernyataan dukungan terhadap Maduro.
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyampaikan bahwa presiden semengtara Venezuela beserya tim keamanan nasional telah membuat keputusan realistis agar Venezuela selaras dengan kepentingan Amerika Serikat. (Reutes/CNA/jea)
