BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, negara kepulauan dan negara pulau memerlukan inovasi serta teknologi karena paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
“Jadi, negara kepulauan dan negara pulau ini adalah negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, sehingga butuh inovasi, butuh teknologi,” kata Presiden Jokowi pada penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Forum Negara Kepulauan dan Negara Pulau (Archipelagic and Island States/AIS Forum), di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (11/10/2023).
Presiden Jokowi mengatakan, AIS Forum akan terus mendorong pengembangan inovasi yang mencakup empat area kerja sama, yaitu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, implementasi ekonomi biru, perlindungan ekosistem laut, dan kemajuan tata kelola laut yang baik.
“Dan, sebagai negara kepulauan, tentu ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat karena laut adalah sumber kehidupan, utamanya nelayan, dan inovasi yang ditemukan dapat kita terapkan,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan, berbagai kerja sama AIS telah memberikan manfaat konkret kepada masyarakat, termasuk bagi masyarakat pesisir melalui pemberian beasiswa, pendanaan riset bersama, pengembangan AIS Blue Startup Hub, pelatihan digitalisasi UMKM, dan pengembangan pendanaan inovatif.
Selain itu, wadah kerja sama AIS juga memberikan manfaat strategis terkait dengan penghitungan karbon laut dan pelestarian hutan bakau.
“Bagi Indonesia laut bukan pemisah, tapi laut justru sebagai pemersatu, laut justru sebagai perekat dan penghubung. Oleh sebab itu, di Forum AIS, Indonesia mengajak seluruh negara yang hadir untuk tetap menjaga kesatuan dan kolaborasi, walaupun di tengah dunia yang terbelah, karena kolaborasi adalah kunci kemajuan,” kata Presiden Jokowi.
KTT AIS Forum 2023, yang berlangsung 10-11 Oktober 2023 dihadiri para pemimpin negara, yaitu Presiden Mikronesia, Perdana Menteri Niue, Perdana Menteri São Tomé and Príncipe, Perdana Menteri Timor-Leste, dan Perdana Menteri Tuvalu.
Sementara itu, Fiji dan Tonga mengirimkan Deputi Perdana Menteri. Delapan negara mengirimkan menterinya, yaitu Maladewa, Kepulauan Marshall, Palau, Seychelles, Singapura, Kepulauan Solomon, Sri Lanka, dan Papua Nugini.
