BRIEF.ID – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI–DPD RI, serta menyampaikan pidato kenegaraannya yang pertama sejak dilantik sebagai kepala negara dalam sidang tahunan menjelang peringatan hari proklamasi RI.
Dalam naskah pidato perdananya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025) tersebut, Kepala Negara memaparkan pencapaian pemerintah dalam 300 hari sejak Kabinet Merah Putih pimpinannya dilantik.
Pidato bagian pertama Presiden Prabowo banyak mengapresiasi capaian para presiden terdahulu RI, pemikiran serta semangat para tokoh pendiri bangsa. Tidak lupa, Kepala Negara juga mengingatkan tentang nilai-nilai demokrasi warisan nenek moyang, menyentil perilaku korup di lingkungan BUMN dan BUMD, serta menyampaikan keberhasilan efisiensi yang telah dijalankan oleh pemerintah sejak awal tahun 2025.
Berikut naskah pidato lengkap (bagian pertama – red) yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI–DPD RI sebagaimana dilansir dari Antara:
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Yang saya hormati, Pimpinan dan seluruh anggota MPR, DPR, dan DPD RI,
Yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka,
Yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo,
Yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono,
Yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia ke-5, Ibu Megawati Soekarnoputri,
Yang saya hormati, Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid.
Yang saya hormati, Ibu Soraya Hamzah Haz; Yang saya hormati, Para Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Negara; Yang saya hormati, Para Ketua Umum Partai Politik, Yang saya hormati, Para Mantan Ketua MPR/DPR/DPD RI; Yang saya hormati, Jajaran Kabinet Merah Putih, Yang saya hormati, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN;
Yang saya hormati, Para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan Para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Internasional; Yang saya hormati, Ketua Parlemen Negara Sahabat yang hadir, Ketua Parlemen Malaysia, Parlemen Brunei, Parlemen Singapura, dan Parlemen Timor Leste, dan yang saya cintai seluruh rakyat Indonesia.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Pada tanggal 17 Agustus 2025, dua hari lagi, 80 tahun sudah para pendiri bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 adalah momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini untuk berdiri di atas kaki kita sendiri.
Setelah deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa kita berperang selama 5 tahun. Kita berperang merebut kemerdekaan dengan senjata dan dengan diplomasi semua kekuatan kita hingga kedaulatan kita benar-benar dapat kita rebut dan diakui pada tahun 1949.
Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia yang ketujuh bekerja keras membangun bangsa Indonesia. Bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur. Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia
Di tengah berbagai intervensi dan invasi dari negara-negara asing, Presiden Soekarno juga berhasil mengintegrasikan Irian Barat ke dalam NKRI.
Presiden Soeharto melaksanakan pembangunan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke. Berhasil mewujudkan swasembada pangan dan meletakkan dasar-dasar industrialisasi ekonomi, dan menurunkan kemiskinan ekstrem.
Presiden Habibie mengenalkan kita ke arah teknologi tinggi. Mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis multidimensi tahun 1998. Presiden Abdurrahman Wahid menjaga stabilitas bangsa. Berhasil memperkokoh kerukunan antara suku agama dan ras, sehingga jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk dalam keharmonisan terbentuk secara kuat dan kokoh.
Presiden Megawati menyelesaikan proses pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan. Menyelesaikan ribuan kasus perusahaan-perusahaan yang kolaps akibat krisis moneter 1998. Dan melaksanakan pemilihan umum secara langsung untuk pertama kalinya, serta memperkuat lembaga-lembaga negara.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia 2008. Berhasil menyelesaikan konflik Aceh dan meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang adil, merata, dan terencana.
Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur penting. Meningkatkan konektivitas antara sentra-sentra ekonomi. Memimpin kita di saat yang kritis, yaitu pandemi COVID-19, sehingga Indonesia termasuk salah satu negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi Keluar dari kesulitan ekonomi. Dan juga beliau merintis pembangunan ibu kota negara Nusantara dan meletakkan dasar strategi hilirisasi sumber daya alam Indonesia.
Seluruh Presiden, pendahulu saya, bersama pemerintah yang mereka pimpin, berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan kita, yaitu negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Negara yang sesuai dengan cita-cita pembentukan negara kita, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Tujuan kita merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan, untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, negara kita harus berdaulat secara ekonomi, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri. Negara kita diberi karunia oleh Allah swt, sumber daya yang melimpah ruah.
Tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan kita, agar cita-cita kemerdekaan kita dapat terwujud dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hadirin sekalian, hari ini, 299 hari yang lalu, saya berdiri di sini, dan diambil sumpah oleh MPR, di hadapan wakil-wakil rakyat Indonesia, di hadapan rakyat Indonesia, dan terutama di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, bersama wakil presiden saya, Saudara Gibran Rakabuming Raka. Dan di hari yang hikmat ini, saya kembali berdiri di depan saudara-saudara, di depan wakil-wakil rakyat, untuk menyampaikan laporan kerja pemerintahan yang saya pimpin, dan lembaga-lembaga negara.
Pertama, saya ingin menyampaikan, bahwa transisi kepemimpinan nasional, dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan yang saya pimpin, berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan, dan kedewasaan politik. Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia, sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik, adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat. Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita.
Di mana-mana ketika saya berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya, “How did you do it? How did Indonesia manage?” Saya sampaikan ke mereka, kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia. Demokrasi yang sejuk. Demokrasi yang mempersatukan. Bukan demokrasi yang saling gontok-gontokkan. Saling menjatuhkan. Saling memaki-memaki. Saling menghujat. Bukan demokrasi yang saling membenci. Inilah yang harus kita pegang teguh.
Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan. Budaya gotong-royong. Budaya mikoduwur mendemjenu. Budaya saling mengisi. Budaya saling mendukung. Budaya tepuk seliru. Budaya menahan diri. Budaya yang iso rumongso. Bukan rumongso iso.
Kita paham dan mengerti bahwa dalam suatu negara modern perlu ada pengawasan. Perlu ada transparansi dalam menjalankan kekuasaan. Kita paham sejarah umat manusia. Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan.
Perilaku korup ada di BUMN-BUMN kita. Ada di BUMD-BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia.
Dalam pidato pelantikan saya di sini saya sampaikan, bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri. Harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri. Harus berani melihat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita agar kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut.
Tanpa mau mengakui tidak mungkin kita mampu memperbaiki. Saya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Republik kita. Karena itu saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintahan.
Itulah sebabnya pada awal tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun uang, Rp300 triliun dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Di antaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagi anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bancaan.
Efisiensi ini diperintah oleh undang-undang dasar kita, yaitu Ayat 4 Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rp300 triliun kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak.
Majelis yang terhormat,
Sebagai Presiden Republik Indonesia saya bertanggung jawab atas pemerintahan eksekutif. Saya berkewajiban menegakkan hukum demi keselamatan bangsa.
Saat ini kita menghadapi realita terjadi kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. Kita mengalami suatu kondisi yang saya sebut “Net Outflow of National Wealth”. Janganlah kita menghabiskan tenaga kita untuk mencari siapa yang salah.
Kita tidak ada waktu, kita tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang. Pemerintah yang saya pimpin harus mengusahakan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini. Ibarat sebuah badan, kalau darahnya terus mengalir keluar, maka pada suatu titik badan itu akan mati.
Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri, kita biarkan terus menerus, kita berpotensi jadi negara gagal. Karena itu saya berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, walaupun itu sulit dan juga tidak populer bagi pihak-pihak tertentu.
Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita di hari ini dan di hari esok. Untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.
Terus terang saya katakan di sini, di hadapan saudara-saudara sekalian,
Kalau kita konsekuen menjalankan apa yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Haji Agus Salim, tokoh-tokoh generasi ’45, yaitu rancang bangun, blueprint Negara, bagaimana Negara harus dijalankan yang semua sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Saya yakin bangsa kita akan selamat.
Undang-Undang Dasar 1945 harus kita pelajari. Undang-Undang Dasar 1945 janganlah menjadi mantra, janganlah menjadi slogan, hanya di bibir, kita teriak-teriak terus. Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun yang relevan, rancang bangun yang ampuh, rancang bangun yang nyata, dan rancang bangun yang operasional untuk kita gunakan.
Saya melihat ada kecenderungan dari sebagian kaum elit Indonesia, sebagian orang-orang yang memandang dirinya paling pintar di Republik ini. Mereka memandang bahwa pemikiran Bung Karno, pemikiran Bung Hatta, pemikiran generasi ’45 tidak relevan lagi di jaman sekarang. Sudah kuno, sudah lawas untuk menghadapi tantangan abad ke-21.
Terus terang saya katakan di sini, di hadapan saudara-saudara sekalian, kalau kita konsekuen menjalankan apa yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Haji Agus Salim, tokoh-tokoh generasi ’45, yaitu rancang bangun, blueprint Negara, bagaimana Negara harus dijalankan yang semua sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, saya yakin bangsa kita akan selamat.
Undang-Undang Dasar 1945 harus kita pelajari. Undang-Undang Dasar 1945 janganlah menjadi mantra, janganlah menjadi slogan, hanya di bibir, kita teriak-teriak terus. Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun yang relevan, rancang bangun yang ampuh, rancang bangun yang nyata, dan rancang bangun yang operasional untuk kita gunakan.
Saya melihat ada kecenderungan dari sebagian kaum elit Indonesia, sebagian orang-orang yang memandang dirinya paling pintar di Republik ini. Mereka memandang bahwa pemikiran Bung Karno, pemikiran Bung Hatta, pemikiran generasi ’45 tidak relevan lagi di jaman sekarang. Sudah kuno, sudah lawas untuk menghadapi tantangan abad ke-21.
Menurut hemat saya pemikiran tersebut adalah keliru. Generasi ’45, generasinya Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, semua tokoh-tokoh itu adalah generasi yang mengalami penjajahan. Mereka mengalami imperialisme. Mereka sadar dan mereka merasakan, melihat bahwa kekayaan Indonesia diangkut ratusan tahun keluar dari Nusantara ini.
Karena itu mereka menyusun rancang bangun. Mereka buat dokumen yang tidak terlalu panjang, tapi sangat eksplisit menjelaskan bagaimana kita harus laksanakan ekonomi kita dan demokrasi kita. Saya berkeyakinan, apabila kita jalankan rancang bangun yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita, kita akan jadi negara yang kuat.
Saudara-saudara sekalian,
Kekuatan suatu negara terletak bagaimana negara itu bisa menguasai dan mengelola kekayaan. Karena itu kita berani koreksi apabila kita telah mengambil langkah yang keliru. Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng.
Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat. Dan ternyata memang, itu ternyata adalah permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh Ketua DPR, yang saya beri nama serakahnomics. Negara produksi kelapa sawit terbesar di dunia, berminggu-minggu, hampir berapa bulan, kelapa sawit langka.
Saudara-saudara,
Juga sungguh aneh, kita subsidi pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi pestisida, subsidi irigasi, waduk. Kita subsidi beras, tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita.
Adalah penyimpangan, bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, telah kita abaikan, seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tidak relevan dalam kehidupan kita yang modern di abad ke-21 ini.
Saudara-saudara sekalian,
Setelah saya pelajari secara mendalam, saya berkeyakinan Undang-Undang Dasar kita, terutama pasal-pasal yang saya sebut pasal-pasal pengaman, seperti pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 adalah benteng pertahanan ekonomi kita.
Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Azas kekeluargaan, bukan azas konglomerasi. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.
Saudara-saudara sekalian,
Saya ingin bertanya, apakah beras itu penting bagi negara atau tidak? Menguasai atau tidak hajat hidup orang banyak? Apakah penggilingan padi itu penting bagi negara? Apakah penggilingan padi itu hajat hidup orang banyak? Tapi ada sementara, tidak semua, saya harus fair, ada sementara pengusaha-pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan mereka, kekuatan modal mereka untuk dominasi dan manipulasi kehidupan rakyat.
Dan ini tidak bisa kita terima. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saudara-saudara, ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan.
Jadi efisiensi ini perintah Undang-Undang Dasar. Tapi ada yang demo lawan efisiensi, tentang lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (ano)
