BRIEF.ID – Jajaran Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (MS GPIB) mengungkapkan keprihatinan mendalam atas perkembangan situasi kebangsaan yang terjadi belakangan ini di Tanah Air.
Gelombang unjuk rasa di berbagai daerah, hingga menelan korban jiwa yaitu pengemudi ojek online (Ojol) Affan Kurniawan mencerminkan kekecewaan rakyat terhadap kondisi bangsa yang berat, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, turunnya penghasilan masyarakat, dan semakin sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga menambah beban hidup rakyat kecil.
Di tengah situasi sulit, kebijakan yang diputuskan para pemimpin politik, termasuk DPR RI justru menimbulkan kesan kurangnya kepekaan terhadap situasi dan penderitaan rakyat, sehingga memperdalam jurang antara aspirasi rakyat dan sikap elite politik.
“Gereja memandang bahwa suara rakyat melalui demonstrasi adalah bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihargai dan ditanggapi secara bijaksana, bukan dengan tindakan yang menimbulkan korban dan memperlebar luka sosial,” demikian pernyataan sikap MS GPIB yang dirilis di Jakarta, Jumat (29/8/2025).
MS GPIB menyatakan, sebagai gereja yang hadir di tengah dinamika kebangsaan, tugas gereja adalah menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah masyarakat serta mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan rendah hati, adil, dan berpihak pada kehidupan bersama.
MS GPIB yang dipimpin Pendeta Drs Paulus Kariso Rumambi MSi mengungkapkan lima aspek yang menjadi keprihatinan mendalam.
Pertama, MS GPIB menyatakan duka dan keprihatinan mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi demonstrasi.
“Kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan,” kata pernyataan sikap MS GPIB.
Kedua, MS GPIB mengajak pemerintah dan DPR RI untuk lebih mendengar suara rakyat serta menunjukkan kepekaan moral dalam setiap keputusan yang diambil, sehingga kebijakan publik benar-benar menjadi sarana meringankan beban rakyat, bukan menambah kesulitan.
Ketiga, mendorong aparat keamanan untuk menempatkan diri sebagai pengayom masyarakat, serta menangani aspirasi rakyat dengan cara yang humanis, dialogis, serta berorientasi pada kasih dan perdamaian.
“Peristiwa yang terjadi hendaknya menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam tubuh kepolisian, agar semakin dipercaya dan dicintai rakyat,” demikian bunyi pernyataan sikap MS GPIB.
Keempat, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan dinamika ini sebagai kesempatan memperbaiki arah demokrasi Indonesia. Sebab, demokrasi sejati bukan sekadar prosedur politik, melainkan penghargaan terhadap martabat manusia, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, serta perwujudan keadilan sosial.
Kelima, menegaskan kembali panggilan gereja dan lembaga agama untuk terus berdiri di sisi mereka yang lemah, menyuarakan kebenaran dalam kasih, serta mendorong kehidupan bersama yang ditandai oleh perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan.
Jajaran MS GPIB percaya bahwa bangsa Indonesia dikaruniai potensi besar untuk bangkit dari kesulitan. Namun kebangkitan itu hanya mungkin terjadi bila seluruh komponen bangsa—pemerintah, DPR, aparat keamanan, masyarakat sipil, dan lembaga agama – bersama-sama mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
“Kiranya Allah, Sang Sumber Kehidupan, menolong bangsa ini menapaki jalan kebenaran, keadilan, dan kasih, sehingga Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik, damai, dan sejahtera bagi seluruh rakyat,” demikian pernyataan sikap MS GPIB.
Jajaran Fungsionaris MS GPIB terdiri atas Ketua Umum Pendeta Drs Paulus Kariso Rumambi, M.Si, Pendeta Marthen Leiwakabessy, S.Th (Ketua I), Pendeta Manuel Essau Raintung, S.Si. M.M (Ketua II), Pendeta Maureen Suzanne Rumeser – Thomas, M.Th (Ketua III), Penatua Shirley Maureen van Houten-Sumangkut, M.M (Ketua IV), dan Penatua Robynson Letunaung Wekes, S.H, M.M, MBA (Ketua V).
Selanjutnya, Pendeta Elly Dominggas Pitoy – de Bell, STh (Sekretaris Umum), Pendeta Emmawati Yulia Rumampuk-Baule, S.Th, M.Min (Sekretaris I), Penatua Ivan Gelium Lantu S.H, M.Kn (Sekretaris II), Penatua Eddy Maulana SoeiNdoen, S.E (Bendahara), dan selaku Bendahara I Penatua Wicklief F. Luwy Leunufna S.Hut. (novy lumanauw)
