BRIEF.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, lembaga keuangan formal seperti bank masih sangat rendah dalam memberikan kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.
“Kalau kita tahu UMKM itu penting, namun dari sisi persentase saja Indonesia hanya sebesar 20% total pinjamannya dari lembaga keuangan untuk UMKM,” kata Menkeu saat menjadi pembicara pada BRI Micro Finance Outlook 2023, yang dilansir Antara, Jumat (27/1/2023).
Menkeu mengatakan, lembaga keuangan seharusnya membantu UMKM karena pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri.
Ia pun membandingkan kondisi Indonesia dengan lembaga keuangan di negara-negara lain yang bisa memberikan pinjaman kepada UMKM hingga 50% dari porsi kredit mereka. Bahkan lembaga keuangan di Korea Selatan bisa menyalurkan kredit hingga 80% kepada sektor itu.
Berkat pembiayaan yang cukup besar dari lembaga keuangan di Negeri Gingseng itu, UMKM Korea Selatan memiliki potensi untuk bertumbuh yang sangat besar karena likuiditas dan akses modalnya cukup.
Berdasarkan analisis Bank Rakyat Indonesia (BRI), sekitar 45 juta pelaku UMKM di Tanah Air masih membutuhkan tambahan pembiayaan. Dari jumlah tersebut, 18 juta pelaku UMKM, termasuk nasabah ultra mikro belum mendapatkan akses pembiayaan.
Kredit usaha rakyat (KUR) diarahkan kepada 18 juta pelaku UMKM yang sampai saat ini belum mendapatkan akses pembiayaan perbankan, maupun yang baru dapat mengakses pembiayaan informal.
Di sisi lain, Menkeu berharap inklusi keuangan di Indonesia yang terus meningkat bisa mendorong pembiayaan yang lebih besar kepada UMKM lantaran UMKM saat ini terus menjadi fokus pemerintah.
“Jangan  hanya pembiayaannya saja yang didorong, tetapi kualitas dan produktivitas UMKM di Indonesia pun perlu ditingkatkan,” tegasnya. (Antara)
