BRIEF.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dirancang untuk menjaga optimisme dan pemulihan ekonomi. Di sisi lain, perlu ditingkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global, yang diperkirakan akan terus berlangsung, pada tahun depan.
“Kami mengharapkan agar DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2023 dapat ditindaklanjuti sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun dan masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal,” kata Menkeu saat menyampaikan laporan pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Menkeu mengungkapkan, belanja negara yang disepakati dalam APBN 2023 adalah sebesar Rp3.061,2 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun serta TKDD sebesar Rp814,7 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2.463,0 triliun. “Ini adalah sebuah target yang mencerminkan kehatian-hatian,” jelas Menkeu.
Ia mengatakan, pemerintah melakukan langkah-langkah kehati-hatian dalam mengantisipasi berbagai gejolak yang mungkin terjadi.
Disebutkan, langkah-langkah dimaksud, pertama mengantisipasi ketidakpastian dari harga-harga komoditas.
Kedua, kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.
“Target ini juga akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif serta mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan,” ujar Menkeu.
Menkeu juga menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mendorong peningkatan kualitas dan tata kelola belanja negara baik di pusat dan daerah dalam mendukung tercapainya target pembangunan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.
“Sinergi belanja antara pusat dan daerah menjadi sangat penting. Ini akan terus kami dukung dengan sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan di dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional serta menghindarkan terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program,” kata dia.
