BRIEF.ID – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan peniadaan acara buka puasa bersama di lingkungan pemerintahan tidak bisa dimaknai bahwa pemerintah antiislam.
“Wah, mana ada pemerintah antiislam. Semua diurus dari lahir sampai mati. Ibadah haji juga diurus, syahadat diurus, salat diurus, semua diurus,” kata Menag usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3/2023.
Menag mengungkapkan bahwa dana yang akan digunakan untuk buka puasa sebaiknya digunakan untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim piatu.
“Jadi kalau tidak ada buka bersama kan dananya bisa digunakan untuk menyantuni fakir miskin dan yatim piatu. Kan lebih bermanfaat, lebih berguna,” ujarnya.
Menurut Menag peniadaan buka puasa bersama sama sekali tidak menimbulkan kontroversi, sebab yang menjadi sasaran arahan Presiden Jokowi adalah institusi pemerintah.
“Nggak ada kontroversi. Siapa bilang ada kontroversi. Saya cek sudah ada. Supaya dialihkan untuk santunan fakir miskin dan anak yatim piatu,” tegas Menag.
Seperti diberitakan, arahan Presiden Jokowi itu tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet perihal Arahan terkait Penyelenggaraan Buka Puasa Bersama.
Surat yang diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023, ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan kepala badan/lembaga.
