Megawati: PDI Perjuangan Membuka Diri Berkoalisi Dengan Partai Lain

BRIEF.ID – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri  membuka diri berkoalisi dan bekerja sama dengan partai lain untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila dan UUD 1945 secara bergotong-royong.

“Saya sebagai kader dan petugas partai mendapatkan tugas dalam rangka Pemilu 2024 untuk memenangkan PDI Perjuangan. Karena kami  berideologi Pancasila, kami selalu membuka diri kepada teman-teman berlainan partai untuk bekerja sama dengan kami,” kata Megawati pada acara silaturahmi PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional (PAN)  di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Jumat (2/5/2023).

Megawati didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menggelar pertemuan dengan Ketua DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Pertemuan itu menjadi awal kerja sama kedua partai politik untuk mengusung Ganjar Pranowo berkontestasi pada Pilpres 2024 mendatang.

Hadir pada kesempatan itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, Bendahara Umum PDI Perjuangan yang juga Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Seskab Pramono Anung, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Menkumham Yasonna Laoly, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Pacul, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, dan Wakil Sekjen PDI Perjuangan Arief Wibowo.

Sementara itu, DPP PAN yang hadir, antara lain Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, Bendara Umum PAN Totok Daryanto, Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay, dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.

Megawati yang juga Presiden ke-5 Republik Indonesia mengungkapkan bahwa untuk bekerja sama dengan PDI Perjuangan prinsip politik harus sama, yaitu sesuai ideologi  Pancasila. Dikatakan, Pancasila  akan menautkan  partai politik sebagai sesama warga bangsa dan dari sisi kebangsaan.

“Saya mengatakan, sistem kita ini bukan parlementer, sistem RI adalah presidensial sehingga harus mengikuti dari sistem dari aturan-aturan. Ideologi Pancasila dan UUD 1945, cara melaksanakan itu secara gotong-royong. Itu hakikat kita sebagai bangsa,” jelas Megawati.