BRIEF.ID – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyayangkan adanya partai politik (parpol) tertentu, yang sengaja mendompleng salah satu kadernya untuk dijadikan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024.
Mega secara tegas menyatakan bahwa kader-kadernya memiliki keterikatan (bonding) secara emosional maupun ideologi dengan PDI Perjuangan.
“Sebentar dulu. Emangnya aku situ tepok tangan terus tergiur mau mengumumkan? Enggak. Iya dong, kan mesti keren,” kata Mega pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI Perjuangan di JIexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023).
Hadir pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, dan para kader PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia.
Presiden ke-5 Republik Indonesia menyatakan bahwa sebagai ketua umum partai politik terbesar di Indonesia, memiliki legalitas untuk menunjuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung partainya.
“Kan, saya ketua umum terpilih di kongres partai sebagai institusi tertinggi. Maka, oleh kongres partai diberikan kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Hee orang ngono kok saiki nungguin. Nggak dah,” tegas
Mega.
Ia mengaku sempat menanyakan kepada Hasto mengenai aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan capres dan cawapres yang akan ikut serta pada Pilpres 2024. Undang Undang (UU) Pemilu yang mengatur tentang ambang batas pencapresan, mewajibkan capres dan cawapres harus didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pemilik 20% kursi DPR atau 25% suara nasional.
“Aku tanya sama Hasto (Sekjen PDI Perjuangan). Hasto, memangnya di KPU aturannya udah beda? Nggak Bu, masih sama, jawab Hasto,” jelas Mega.
