BRIEF.ID – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD menyatakan, bahwa alasannya mundur bukan karena tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) diambil alih Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Nggak juga, saya tidak merasa begitu, tetapi penilaian politik di luar begitu, ya, silakan. Maksudnya kan, mungkin, selama ini mungkin, selama dua bulan ini koordinasi Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan lain-lain itu langsung keoada Presiden. Mungkin itu yang dimaksud Pak Hasto, ya ndak apa-apa bagi saya,” kata Mahfud di Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (1/2/2024), meyakini mundurnya Mahfud sebagai Menko Polhukam karena sebagian fungsinya diambil alih Presiden Jokowi.
Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut tugas-tugas apa yang diambil alih itu.
Mahfud menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (1/2/2024). Mahfud, dalam suratnya, menjelaskan alasan mundur itu utamanya karena dia maju sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.
Mahfud mengatakan, memutuskan mundur karena merasa tidak patut untuk tetap berada dalam pemerintahan Presiden Jokowi tetapi punya sikap yang berseberangan dengan pucuk pimpinan tertingginya.
“Memang kami bicarakan, saya harus mundur, itu titik. Kenapa? Tidak mungkin saya against (menentang, red.) kebijakan atau against calon yang didukung Pak Jokowi. Lalu, saya masih terus menjabat, kan ndak bagus,” kata Mahfud.
Kemudian, Mahfud saat memimpin apel pagi terakhir di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (2/2/2024) pagi, juga menjelaskan alasannya mundur karena tidak ingin terjebak dalam konflik kepentingan.
Dalam waktu kurang lebih tiga setengah bulan, Mahfud menjalani peran ganda sebagai Menko Polhukam dan Cawapres.
“Ternyata sesudah menjalani, saya sibuk, terkadang terasa ada konflik kepentingan ketika saya berkunjung ke daerah sebagai Menko tidak sebagai Cawapres. Terkadang ada saja orang berteriak Bapak Cawapres. Jadi, saya menjadi tidak enak sehingga saya harus berhenti berjalan-jalan atau berkunjung ke mana-mana sebagai Menko Polhukam,” kata Mahfud.
Presiden Jokowi pada Jumat siang menerbitkan keputusan presiden yang memberhentikan secara resmi Mahfud sebagai Menko Polhukam.
Jokowi kemudian menunjuk Tito Karnavian, yang saat ini aktif sebagai Menteri Dalam Negeri sebagai pelaksana tugas (Plt) Menko Polhukam sampai ada pejabat baru definitif.
