BRIEF.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, kampus harus menjadi oposisi kritis yang objektif dalam menyikapi program-program pemerintah.
“Yang benar dikatakan benar, yang salah ya dikatakan salah. Itulah yang disebut apa namanya oposisi kritis, kritis dan objektif begitu,” kata Mahfud
usai menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII) Yogyakarta Ke-6 Tahun 2025 di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (15/2/2025).
Pada kegiatan bertema “Gerakan Nasional Alumni UII Untuk Membangun Negeri,” Mahfud mengungkapkan bahwa pemerintahan saat ini yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024 memiliki kewenangan secara konstitusional untuk membuat program dan kebijakan dasar.
“Makanya kalau ada kesalahan baru kita katakan (salah, red.). Kalau orang membuat program untuk apa disalahkan? Dia memang kewenangan secara konstitusi untuk membuat program dan membuat kebijakan-kebijakan dasar. Karena dia menang pemilu,” katanya.
Dikatakan, sepanjang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak melanggar konstitusi maka tidak boleh dengan mudah disalahkan atau dicari-cari kesalahannya.
“Sejauh tidak melanggar konstitusi, ya enggak apa-apa,” katanya.
Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 itu, sekarang ini ada beberapa golongan di kampus, yakni kaum yang fatalis yang tidak peduli dengan kondisi bangsa ini, serta golongan nihilis yang selalu menyalahkan setiap kebijakan.
“Sekarang ini banyak tempat kampus itu orang yang fatalis, ah sudahlah apa enggak ada gunanya. Ada juga yang kemudian nihilis menganggap apa itu yang dikerjakan itu salah semua. Enggak boleh begitu. Pasti ada sisa-sisa yang tetap baik,” katanya.
Mahfud yakin bahwa masih banyak orang baik di lembaga-lembaga pemerintahan dan tingkat elite sehingga perlu didukung oleh masyarakat. (Ant/nov)
“Kita dukung yang baik, yang tidak baik ya (kritik, red.). Kita harus kan tidak boleh fatalis, tidak boleh nihilis, tidak boleh skeptik radikal. Artinya, semua masalah ditanyakan terus, dipersoalkan terus dasarnya. Ndak akan selesai-selesai terus,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa kampus untuk bisa mempertahankan kembali perannya seperti dulu, yakni menjalankan tugasnya membangun peradaban dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Jadi, pesan saya yang pokok itu dunia perguruan tinggi itu sekarang harus mengemban tugas sejarah. Yaitu, menjaga republik ini dengan sebaik-baiknya,” katanya.
