Luhut: GovTech Kurangi Tingkat Korupsi di Indonesia

BRIEF.ID – Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penggunaan Government Technology (GovTech) Indonesia yang bernama INA Digital dapat mengurangi tingkat korupsi di Indonesia dan menaikkan pendapatan negara. Selain itu, alur birokrasi semakin ramping.

“Akan berkurang korupsi, itu pasti. operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi itu pasti akan berkurang,” ujar Luhut yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan yang dipantau di Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Menurut Luhut, penurunan angka korupsi memungkinkan karena GovTech akan membuat pemerintahan menjadi lebih efisien dan transparan sehingga upaya melakukan korupsi akan semakin sulit.

“Saya berharap, dengan hadirnya GovTech akan sangat kurang jumlah korupsi, dan itu akan membuat Indonesia lebih bagus,” kata Luhut.

Ia mengaku malu pada sejumlah kementerian/lembaga yang pimpinannya terlibat korupsi dan kini sedang diadili di institusi penegak hukum.

Adapun sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kementerian yakni kasus korupsi Kementerian Pertanian (Kementan) yang melibatkan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, hingga kasus korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang melibatkan mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate.

“Ada kementerian yang korupsi sampai di pengadilan. Cukup memalukan semua itu,” kata Luhut.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti potensi kenaikan pendapatan negara melalui aplikasi GovTech. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh hadirnya kemudahan berusaha, serta efektivitas dalam melakukan perizinan.

“Misalnya untuk izin hiburan, tidak lagi menjajakan dari satu pos ke pos lain, langsung di sini (GovTech) saja. Sehingga dengan begitu akan efisien,” kata Luhut.

Kemudahan itu diyakini akan menjadi magnet untuk menarik pihak-pihak di industri hiburan dalam menggelar acara di Indonesia.

“Ini akan membawa penerimaan negara yang bertambah,” kata Luhut.

Luhut mengatakan bahwa sektor swasta belum masuk ke GovTech, lantaran pihak pemerintah yang masih melakukan konsolidasi aplikasi untuk sektor publik. Setelah konsolidasi selama kurang lebih setahun, barulah sektor swasta akan dimasukkan secara bertahap, seperti yang dilakukan Singapura.

“Singapura itu hampir berapa tahun baru bisa masuk private sector-nya, setelah mereka betul-betul konsolidasi. Nah, kita sebesar Indonesia ini tidak semudah itu juga, pasti lebih sulit dari Singapura,” kata dia.

Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) meluncurkan GovTech di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024) sebagai penyedia solusi terpadu berbagai layanan digital pemerintah, termasuk portal nasional dan layanan terkait infrastruktur untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara global.

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Rosma Handayani Ingin SDM KAI Naik Kelas dan Kompeten, Masinis Punya Kesempatan Jadi Direksi

BRIEF.ID - Masinis kereta umumnya dikenal sebagai profesi yang...

Filda Yusgiantoro: Pengembangan Bioetanol Tingkatkan Ketahanan Energi Nasional

BRIEF.ID – Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Filda...

Ketersediaan Bahan Baku Tetes Tebu Memproduksi Bioetanol Belum Memadai

BRIEF.ID - Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas...

Fadli Rahman: Peningkatan Kapasitas Produksi Bioetanol Butuh Waktu

BRIEF.ID – Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis di...