BRIEF.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara aklamasi menyepakati Perry Warjiyo menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI), periode 2023-2028.
Keputusan itu diambil setelah pimpinan DPR menerima laporan Komisi XI DPR atas hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon tunggal Gubernur BI yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan, fit and proper test calon Gubernur Bank Indonesia dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Pertanyaan Puan mendapat respons positif peserta Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023.
Seperti diberitakan, Komisi XI DPR RI pada Senin (20/3/2023) melakukan uji kelayakan dan kepatutan atas calon tunggal Gubernur BI, yakni Perry Warjiyo yang menjabat Gubernur BI sejak 2018.
Komisi XI DPR juga telah melakukan rapat internal dan memutuskan untuk menyetujui Perry Warjiyo, calon tunggal yang diusulkan Presiden Jokowi, menjabat kembali sebagai Gubernur BI.
“Rapat internal Komisi XI DPR RI memutuskan secara musyawarah, mufakat, dan aklamasi menyetujui saudara Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI periode 2023-2028,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara.
Perry yang lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 25 Februari 1959 menyelesaikan pendidikan Strata-1 di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada 1982. Perry melanjutkan pendidikan di Iowa State University hingga meraih gelar Master pada 1989 dan meraih gelar PhD di 1991.
Sebelum kembali ke BI pada 2009, Perry menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai direktur eksekutif di International Monetary Fund (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South-East Asia Voting Group pada 2007-2009.
Perry memiliki karier yang panjang dan cemerlang di Bank Indonesia sejak 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri, serta biro gubernur.
