KPU – Polri Teken MoU Pengamanan Pemilu 2024

BRIEF.ID –  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menandatangani  Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mendukung pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hasyim menyatakan,  pengamanan Pemilu 2024  dilakukan mulai distribusi dan pencetakan surat suara hingga pelaksanaan Pemilu.  Pada tahun 2024, kata Hasyim,   untuk kali pertama Indonesia menggelar Pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.

“Polisi dan KPU dari setiap waktu akan memperbarui nota kesepahaman itu, karena situasi-situasi yang kita hadapi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada ada sitausi-situasi baru,” kata Hasyim, Kamis (29/12/2022).

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan  bahwa  tahapan penyelenggaraan Pemilu bersifat menyeluruh sejak awal hingga akhir pesta demokrasi itu.

“Tentunya yang menjadi harapan kita,  Pemilu 2024 menjadi Pemilu yang lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya,” kata Kapolri.

Dalam nota kesepahaman tertuang  6 poin yang menjadi perhatian  KPU dan Polri. Enam poin itu adalah:

1. Pertukaran data dan informasi Polri menyusun Indeks Potensi Kerawanan Pemilu 2024 menggunakan indikator kamtibmas yang dapat dimanfaatkan oleh KPU RI.
2. Bantuan pengamanan Polri melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan sebagai antisipasi keamanan pada setiap tahapan Pemilu. Polri juga akan melakukan Operasi Mantab Brata untuk Pemilu 2024 dan Operasi Mantab Praja untuk Pilkada Serentak 2024.
3. Penegakan hukum Polri mengantisipasi kampanye hitam, hoaks, dan politik uang.
4. Perumusan aturan teknis KPU RI dapat meminta masukan dan pertimbangan Polri saat menyusun peraturan teknis Pilkada 2024 guna mengurangi kemungkinan multitafsir yang menimbulkan kegaduhan di lapangan.
5. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan SDM Polri dapat dilibatkan sebagai narasumber untuk edukasi Pemilu berkualitas.
6. Pemanfaatan sarana dan prasarana Polri Sarana dan prasarana Polri dapat digunakan untuk pengamanan dan distribusi logistik ke daerah yang sulit dijangkau.