BRIEF.ID – Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) secara keseluruhan mengelola dana jumbo Rp380 triliun untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah terutama bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).
Dengan dana kelolaan sebesar Rp380 triliun, Kementerian PKP resmi menjadi kementerian dengan anggaran terbesar di tahun 2025, lebih tiga kali lipat dibandingkan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Kementerian PKP awalnya mendapat modal dasar untuk pembangunan perumahan melalui dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Dana Fasilitas Liquiditas Pembangunan Perumahan (FLPP).
Nilai dana Tepera FLPP tersebut mencapai Rp120 triliun, yang telah dan akan digunakan untuk pembangunan rumah bersubsidi bagi MBR.
Kemudian Kementerian PKP juga melakukan terobosan anggaran untuk meningkatkan pembiayaan perumahan melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWN) dari 5% menjadi 4%.
Kebijakan ini meningkatkan anggaran pembiayaan perumahan senilai Rp130 triliun. Peruntukan dana tersebut terbagi dua, yakni untuk perumahan komersial Rp80 triliun, dan pembiayaan perumahan subsidi Rp50 triliun.
Paling terbaru pada Juni 2025, Kementerian PKP mendapat kucuran dana Rp130 triliun dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Anggaran Rp130 triliun, yang dikucurkan Danantara ke Kementerian PKP, berasal dari dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang kemudian dialihkan untuk menjadi liquiditas pembiayaan perumahan,” kata Menteri PKP, Maruarar Sirait, dikutip di Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Menurut dia, anggaran KUR tersebut, merupakan likuiditas yang sebelumnya ada di Bank BUMN, dan diduga menganggur bahkan mengalami kebocoran.
Dengan dikucurkan oleh Danantara ke Kementerian PKP, anggaran KUT tersebut akan diefektifkan untuk pembiayaan perumahan bagi MBR.
Maruarar yang akrtab disapa Ara menyampaikan, keputusan Danantara mengucurkan Dana KUR ke Kementerian PKP memiliki 3 makna, yaitu:
1. Pemerintah Indonesia memiliki banyak dana yang menganggur di Bank BUMN, dan diefektifkan oleh Danantara.
2. Kepercayaan Presiden Prabowo selaku pimpinan Danantara kepada Kementerian PKP.
3. Kementerian PKP dianggap paling siap dalam mengelola kelebihan likuiditas atau dana menganggur untuk program prioritas
Dengan sumber anggaran tersebut, secara keseluruhan dana kelola kementerian PKP mencapai Rp380 triliun, yang berasal dari dana Tapera FLPP Rp120 triliun, kebijakan GWN 130 triliun, dan kucuran Danantara Rp130 triliun.
“Total dana kelolaan sebesar Rp380 triliun, menjadikan Kementerian PKP sebagai satu satunya kementerian dengan anggaran terbesar, tiga kali lipat dari anggaran Kementerian Pertahanan. Belum ditambah dukungan dana lainya dari APBN, Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS), dan dukungan dana dari Corporat Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang juga cukup besar,” tutur Maruarar.
Dia mengungkapkan, kucuran anggaran dari Danantara di pertengahan tahun ini, juga menjadi signal bahwa kapasitas keuangan Indonesia sangat besar dan siap menjadi negara yang mandiri dari sisi keuangan, dan tidak hanya mengandalkan pinjaman luar negeri sebagai sumber liquiditas untuk pembiayaan pembangunan.
Maruarar menuturkan, dengan mendapat kepercayaan mengelola dana jumbo, tak ada cara bagi Kementerian PKP selain kerja keras untuk mewujudkan program 3 juta rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kementerian PKP harus kerja keras tanpa kenal lelah dalam menyiapkan berbagai regulasi, kerja sama dan sinergi, serta sosialisasi yang masif dalam rangka mendapat dukungan masyarakat bagi pembangunan 3 juta rumah,” ungkap Maruarar. (jea)
