BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan mengajukan banding atas kekalahan dalam sengketa dengan Uni Eropa (EU) di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah nikel.
“Saya sampaikan ke menteri, banding,” kata Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional Investasi di Jakarta, Rabu (30/11/2022).
Presiden Jokowi menyatakan, Indonesia tak akan menghentikan kebijakan hilirisasi komoditas tambang nikel dan kekayaan alam lainnya. Bahkan, setelah larangan ekspor bahan mentah nikel yang diterapkan pada 2020, pemerintah akan melarang bahan mentah bauksit.
“Setelah itu, bahan-bahan yang lainnya, termasuk urusan yang kecil-kecil, termasuk kopi. Usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah,” kata Presiden Jokowi.
Kebijakan ekspor bahan mentah yang telah berlangsung selama puluhan tahun, katanya, tidak memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia.
Padahal, menurut Presiden Jokowi, Indonesia memiliki kekayaan alam berupa bahan pertambangan, pertanian hingga perkebunan yang melimpah. Kekayaan alam itu seharusnya dioptimalkan melalui hilirisasi guna meningkatkan kemakmuran rakyat.
Selain itu, Presiden Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk terus mencari investor agar pendanaan dalam program hilirisasi dapat mencukupi. Ia mencontohkan saat Pemerintah belum melarang ekspor bahan mentah nikel, Indonesia hanya mendapat nilai ekspor dari salah satu mineral logam itu sebesar Rp20 triliun. Namun, ketika larangan ekspor bahan mentah nikel berlaku, Indonesia dapat menikmati nilai ekspor produk dari nikel hingga Rp 300 triliun.
Ekspor dari hilirisasi produk nikel juga telah memperbaiki neraca perdagangan Indonesia yang selalu defisit. Tercatat, dalam 29 bulan terakhir, neraca perdagangan Indonesia selalu surplus dengan kontribusi ekspor nikel.
“Setelah saya cek, kenapa sih Uni Eropa ini menggugat? Ya bener karena industrinya banyak di sana. Kalau dikerjain di sini, di sana akan ada banyak pengangguran, akan ada pabrik yang tutup, akan ada industri yang tutup,” kata dia.
Dikatakan, Indonesia juga ingin menjadi negara maju dengan memanfaatkan kekayaan alam sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat.
“Kita juga mau maju, negara kita mau jadi negara maju. Kita ingin buka lapangan kerja. Kalau kita digugat saja kita takut, mundur tidak jadi; ya tidak akan kita menjadi negara maju,” ujarnya.
