BRIEF.ID – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mendukung keputusan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagai pengganti Undang Undang (UU) Cipta Kerja.
“Kepastian hukum sangat menentukan aktivitas dunia usaha dan investasi. Pemerintah perlu bergerak cepat untuk mengatasi kekosongan hukum yang selama ini ditunggu-tunggu investor serta pelaku usaha, terutama di tengah kondisi perekonomian global, resesi, peningkatan inflasi, dan ancaman stagflasi. Penerbitan Perppu sangat dibutuhkan,” kata Arsjad melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (2/1/2022).
Ia mengatakan, Kadin sebagai representasi dunia usaha menghormati keputusan pemerintah mengingat kondisi situasi ekonomi global yang tidak menentu saat ini. Sebab, kata dia, diperlukan payung hukum yang menaungi masuknya investasi ke Indonesia, penciptaan lapangan kerja, dan menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai target.
Dikatakan, dalam kondisi perekonomian yang diliputi ketidakpastian, Indonesia sangat membutuhkan modal masuk untuk menyerap tenaga kerja, mengurangi jumlah penduduk miskin, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Apalagi, kata dia, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menaikkan target investasi pada tahun 2023 sebesar 16,7% dari Rp 1.200 triliun menjadi Rp 1.400 triliun. Akibatnya, banyak pelaku usaha dan investor yang masih masih menahan diri untuk melakukan investasi baru maupun ekspansi bisnis karena banyaknya ketidakpastian yang dihadapi, mulai dari ketidakpastian ekonomi global hingga ketidakpastian hukum untuk berusaha dan berinvestasi di Indonesia.
“Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang luar biasa. Ini menjadi daya tarik bagi investor. Namun, ketidakpastian hukum sering menjadi hambatan bagi iklim investasi yang sehat. Hal ini terlihat setelah Undang Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, pada 21 November 2022,” jelas Arsjad.
Kepastian hukum, lanjut Arsjad, sangat penting bagi kegiatan bisnis dan investasi. Pemerintah harus segera mengatasi kekosongan hukum yang telah lama menjadi keluhan investor dan pelaku usaha agar dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.
“Kami berharap ditetapkannya Perppu ini kondisi hubungan industrial menjadi lebih harmonis dan kondusif, antara pelaku usaha dan tenaga kerja. Selain kepastian hukum, iklim ketenagakerjaan yang kondusif juga merupakan salah satu faktor utama untuk menarik investor,” kata dia.
