BRIEF.ID – Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat merespons positif salah satu argumentasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut sistem pemilu rawan terjadi praktik politik uang. Penyelenggara dan pengawas pemilu diharapkan memantau pelaksanaan pesta demokrasi secara bersih dan bebas dari politik uang.
“Saya sangat apresiasi keputusan MK dengan berbagai macam peringatan tadi. Peringatan yang paling utama adalah politik uang maka saya meminta penyelenggara benar-benar tegas, taat, dan berani untuk melakukan, memberikan sanksi kepada calon-calon yang melakukan praktik politik uang dan kalau perlu didiskualifikasi,” kata Djarot di Jakarta, Kamis (15/6/2023).
Anggota Komisi IV DPR RI ini mengharapkan sistem proporsional terbuka yang diputuskan MK bisa menghasilkan anggota dewan terpilih yang berkualitas, berintegritas, dan berkomitmen kepada rakyat. PDI Perjuangan, lanjutnya, merasa pelaksanaan sistem proporsional akan melahirkan anggota dewan yang liberalistis dan kapitalistis.
“Sistem ini benar-benar bisa menghasilkan calon-calon anggota terpilih yang berkualitas, berintegritas, dan komitmen untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan rakyat di tingkat akar rumput itu betul-betul terjaga,” kata dia.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengatakan partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik uang dapat dijadikan alasan pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang bersangkutan sebagai efek jera.
“Bahkan, untuk efek jera, partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik uang dapat dijadikan alasan oleh Pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang bersangkutan,” kata Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dalam sidang pembacaan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).
