BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta meneladani sikap ksatria Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang mundur dari jabatannya untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang jujur dan adil (Pemilu Jurdil).
Pernyataan itu, disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro Mentang, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Hasto mengungkapkan, Prof Mahfud berupaya membangun Pemilu Jurdil dengan menunjukkan keteladanan. Ketika berkampanye sama sekali tidak menggunakan fasilitas negara, taat hukum, dan memilih mundur untuk mengindari conflict of interest (benturan kepentingan).
Di sisi lain, Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Calon Presiden Nomor urut 2, Prabowo Subianto, secara terang-terangan memberikan pernyataan politik mengenai presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak.
Hal itu disampaikan Jokowi ketika sedang melaksanakan tugas sebagai pejabat negara, saat serah terima pesawat C-130J-30 Super Hercules Baru, di di Apron Terminal Selatan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada 24 Januari 2024.
“Hal inilah yang mendorong masyarakat, termasuk gerakan mahasiswa yang menentang sikap memihak Jokowi akhir-akhir ini,” jelas Hasto.
Dia mengungkapkan, masih ada waktu bagi Jokowi untuk menunjukkan sikap netralnya sebagai pemimpin negara dalam 13 hari menjelang Pemilu 2024.
Langkah itu, lanjutnya, akan menunjukkan keteladanan Jokowi yang sebelumnya mematuhi hukum, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan tertentu, dan jauh dari pengerahan aparat dalam menghadapi rakyat.
Terpengaruh Prabowo
Hasto menduga tindakan Jokowi yang tidak bersuara membiarkan kekerasan aparat terhadap rakyat selama penyelenggaraan kampanye Pemilu 2024, mengindikasikan Jokowi sudah terpengaruh sifat emosional Prabowo.
Dia lalu menyebut, kekerasan terhadap relawan PDI Perjuangan di Boyolali, Jawa Tengah hingga terakhir kekerasan aparat pada rakyat yang membentangkan spanduk dukungan kepada Ganjar Pranowo saat Jokowi berkunjung ke Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sama sekali tidak mendapat tanggapan atau imbauan keprihatian dari Jokowi.
Hal itu, lanjutnya, dikhawatirkan akan mempengaruhi sikap aparat di lapangan yang akan bersikap represif dan emosional bahkan tak segan menggunakan kekerasan menghadapi masyarakat
“Jadi, mohon Presiden Jokowi bisa menunjukkan keteladanan, semoga jokowi berkenan menyatakan sikapnya agar aparat negara tidak melakukan tindakan yang melukai rakyat,” ungkap Hasto.
Dia menyampaikan, Jokowi masih memiliki kesempatan 13 hari menjelang Pemilu 2024 untuk melakukan koreksi di dalam penyelenggaraan pemilu, di mana otoritas tertingi dalam pemerintahan ini semestinya betul-betul netral, dan memastikan suara rakyat adalah suara Tuhan.
“Masih ada 13 hari ke depan untuk kita semua melakukan kampanye yang netral, maka mari kita berlomba memberi contoh yang baik, jangan sampai kampanye ada intimidasi, mari kita wujudkan kampanye yang damai, bermartabat, jurdil karena ini menyangkut masa depan bangsa,” tutur Hasto.
