BRIEF.ID – Ketidakpastian ekonomi global, ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga kenaikan harga barang, membuat masyarakat kelas menengah ke bawah merespon negatif sejumlah kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Dalam hasil riset terbaru Inventure, terdapat 3 kebijakan Prabowo-Gibran yang paling ingin dibatalkan oleh kelompok masyarakat kelas menengah, karena dinilai semakin menekan pendapatan dan daya beli.
Ketiga kebijakan tersebut, yaitu kanaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%, pembangunan infrastruktur (yang memangkas anggaran kesejahteraan sosial), dan penghapusan kelas Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Sebanyak 43% masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kebijakan PPN 12% dibatalkan, menyusul kebijakan pembangunan infrastruktur sebanyak 34%, dan penghapusan kelas BPJS sebanyak 32%,” kata Managing Partner Inventure, Yuswohady, dalam keterangan, dikutip Senin (23/12/2024).
Sementara itu, masyarakat kelas menengah ke bawah juga menilai ada beberapa kebijakan Prabowo-Gibran yang perlu direvisi.
Sebanyak 66% masyarakat kelas menengah ingin kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) direvisi, dan 64% ingin kebijakan tarif KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga direvisi.
Sedangkan beberapa kebijakan pemerintah dinilai harus dihapuskan karena akan semakin menekan kelas menengah, yaitu penghapusan kelas BPJS (59%), penerapan harga BBM mengikuti pasar (56%), dan kebijakan cukai minuman manis (50%).
Yuswohady mengatakan, hasil survei tersebut menunjukkan beberapa kebijakan pemerintah baru kurang sesuai dengan kebutuhan dan harapan kelas menengah.
“Kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat ini membuat masyarakat kelas menengah semakin tertekan,” ujar Yuswohady. (jea)
