BRIEF.ID – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyerukan negara-negara maju melakukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat transparansi kebijakan moneter agar dapat mengatasi spillover tantangan global terhadap negara berkembang.
Disebutkan, ketidakpastian global, seperti divergensi kebijakan moneter dan tingginya utang publik di beberapa negara maju telah berdampak pada terbatasnya kemampuan negara berkembang, terutama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
“Kita harus memperkuat transparansi kebijakan moneter untuk memberikan kejelasan respons dan arah kebijakan bagi pelaku di sektor keuangan, menjaga persepsi, dan meredakan reaksi pasar sehingga dapat memperkuat stabilitas global,” kata Perry saat berbicara pada Pertemuan Ketiga Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara G20 di Rio de Janeiro, Brasil, 25-26 Juli 2024.
Ia mengatakan diperlukan langkah-langkah untuk mengurangi tingkat utang yang berlebihan dan menerapkan kebijakan fiskal berkelanjutan yang lebih hati-hati.
“Perkuat koordinasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter serta reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas,” ujarnya.
Di sektor keuangan, lanjut Perry, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral memandang ketahanan sistem keuangan global tetap terjaga ditopang regulasi dan pengawasan yang solid. Ke depan, upaya memperkuat ketahanan di sisi operasional perlu terus menjadi perhatian sejalan dengan makin tingginya penggunaan teknologi digital.
“Bank Indonesia mengarisbawahi pentingnya asesmen risiko yang komprehensif, tata kelola yang baik, perencanaan penanganan dan pemulihan insiden siber yang efektif, serta ketersediaan teknologi dan infrastruktur yang mampu mitigasi risiko,” kata Perry.
Lebih lanjut, dalam pembahasan terkait agenda inklusi keuangan, Indonesia menyambut baik kemajuan G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) dalam mendorong kemajuan inklusi ekonomi dan keuangan. Indonesia menyampaikan bahwa pada Presidensi Indonesia 2022, Bank Indonesia menekankan tiga pendekatan untuk mendorong inklusi keuangan, yaitu meningkatkan akses dan penggunaan produk dan layanan keuangan untuk mengembangkan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui literasi keuangan dan perlindungan konsumen, implementasi kebijakan makroprudensial untuk mendorong likuiditas penyaluran kredit yang dikoordinasikan dengan kebijakan fiskal, dan digitalisasi sistem pembayaran dengan dukungan infrastruktur keuangan digital serta kerjasama sistem pembayaran antarnegara.
