Indonesia – Jepang Sepakat Tingkatkan Kemitraan  

BRIEF.ID – Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk meningkatkan kemitraan strategis di sejumlah bidang.

Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan  Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida di Hotel Grand Prince, Hiroshima,  Sabtu (20/5/2023).

“Yang Mulia, terima kasih atas undangan menghadiri KTT G7. Jepang adalah mitra penting dan strategis Indonesia. Saya sepakat untuk meningkatkan kemitraan kita agar lebih luas dan konkret,” kata Presiden Jokowi.

Pada  pertemuan yang berlangsung akrab, Presiden Jokowi juga menyampaikan  sejumlah hal terkait peningkatan kemitraan kedua negara, salah satu di antaranya adalah  mengenai Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Indonesia berharap perundingan  IJEPA dapat diselesaikan, pada September 2023 mendatang.

“Karena ini sudah berjalan lama. Penghapusan tarif produk tuna kaleng, perluasan bidang kerja PMI di sektor pariwisata dan industri, dan implementasi capacity building,” jelas Presiden Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi dan PM Kishida juga membahas mengenai perdagangan Indonesia-Jepang.  Presiden Jokowi menyatakan bahwa  Indonesia telah memberikan fleksibilitas untuk produk pertanian dari Fukushima.

“Saya juga meminta fleksibilitas Jepang terkait perluasan akses buah tropis Indonesia, termasuk mangga,” ungkap Presiden.

Di bidang  investasi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa diperlukan percepatan terkait penyelesaian proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Indonesia. Presiden Jokowi mengusulkan agar dilakukan penunjukan langsung kontraktor Jepang.

“Terkait pembangunan IKN, saya menyambut baik penandatanganan 5 Nota Kesepahaman dengan JICA, JBIC, JCODE, JIBH & UR,” ucap Presiden.

Hal lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terkait transisi energi. Presiden menyebut bahwa Indonesia mendorong percepatan realisasi komitmen Jepang sebesar US$  500 juta untuk teknologi rendah karbon dan percepatan penghentian PLTU, serta implementasi kesepakatan bisnis  PLN, Pupuk Indonesia, dan Pertamina bersama mitra Jepang sebagai upaya mencapai net zero emission.

Sementara itu,  terkait krisis Myanmar, Presiden Jokowi menungkapkan  bahwa dibutuhkan dukungan Jepang untuk melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui AHA Center serta implementasi AOIP melalui partisipasi di ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum.

Hadir  dalam pertemuan itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko  Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi, dan Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmosumarto.