BRIEF.ID – Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Kerajaan Inggris sepakat memperkuat kemitraan ekonomi strategis, terutama dalam menghadapi tantangan global terkait tarif dan tren proteksionisme, yang berpotensi menghambat arus perdagangan serta mengganggu stabilitas rantai pasok global.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Duta Besar Kerajaan Inggris untuk RI dan Republik Demokratik Timor Leste, Dominic Jermey di Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Airlangga dan Dubes Jermey menegaskan komitmen bersama untuk terus mempererat hubungan ekonomi bilateral dan memperkuat kerja sama saling menguntungkan. Keduanya juga bertekad untuk mendorong integrasi ekonomi yang lebih terbuka, inklusif, dan berkelanjutan.
“Pertemuan ini menjadi kelanjutan dari kesepakatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kerajaan Inggris Keir Starmer dalam peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Inggris pada November 2024,” kata Airlangga.
Airlangga mengatakan, pada pertemuan itu dibahas pula dukungan Inggris pada proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Pemerintah Indonesia menyampaikan harapan agar Inggris, sebagai salah satu negara anggota OECD, dapat terus memberikan dukungan terhadap upaya Indonesia dalam memperkuat posisinya di forum internasional tersebut.
“Indonesia direncanakan akan menyampaikan dokumen Initial Memorandum (IM) secara resmi pada awal Juni 2025, bertepatan dengan OECD Ministerial Council Meeting,” kata Airlangga.
Sementara itu, Duber Jermey mengatakan, Pemerintah Inggris menyampaikan apresiasi atas respons positif Indonesia pada proses aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Hal itu dipandang sebagai komitmen kuat dan progresif dari Indonesia terhadap integrasi ekonomi kawasan.
”Kami ingin menginformasikan bahwa Pemerintah Inggris akan meluncurkan UK Industrial Strategy, pada bulan Juni 2025. Strategi industri baru ini menjadi salah satu prioritas Perdana Menteri Keir Starmer dan mencakup berbagai isu penting seperti energi, penurunan harga energi, serta penguatan sektor industri nasional,” kata Dubes Jermey. (nov)
