BRIEF.ID – Menko Polhukam Mahfud MD mengajak Pemerintah Australia meningkatkan komitmen kerja sama dengan Indonesia dalam menjaga keamanan maritim.
Ia mengatakan, luasnya wilayah perairan laut selain memberikan keuntungan, juga menghadirkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, termasuk berbagai kejahatan transnasional yang
memanfaatkan jalur laut, eksploitasi ilegal sumber daya alam dan aktivitas pihak-pihak yang menjadi ancaman kedaulatan dan keamanan maritim.
“Indonesia menaruh perhatian terhadap dua isu utama, tantangan
keamanan maritim secara domestik dan kawasan,” kata Mahfud saat berbicara pada sesi pembahasan keamanan maritim dalam Pertemuan Dewan Kementerian Australia-Indonesia (MCM) ke-9 di Melbourne, Australia, Rabu (15/3/2023)
Ia mengatakan, pertama, pergerakan orang yang tidak teratur atau irregular movement of people yang memanfaatkan perairan Indonesia, khususnya gelombang pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut, pada tahun 2022-2023.
Hal itu sempat dibahas dalam Bali Process Ministerial Conference Ke-8 di Adelaide, Australia, pada Februari 2023 yang menyebut gelombang itu merupakan bentuk pergerakan kedua dengan indikasi penyelundupan orang.
Kedua, aktivitas perikanan yang tidak teratur, tidak terlapor, dan tidak teregulasi (IUU Fishing). Aktivitas tersebut dinilai mengancam keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan serta mengurangi penghasilan nelayan pesisir yang mata pencariannya sangat bergantung kepada kekayaan laut.
Aktivitas IUU Fishing diyakini sangat erat berkaitan dan banyak dikendalikan sindikat organisasi kejahatan lintas negara atau transnasional.
“Saya mengapresiasi kesepakatan Indonesia dan Australia untuk meningkatkan kerja sama keamanan maritim, khususnya dalam upaya menjaga serta menciptakan stabilitas keamanan di kawasan,” kata Mahfud.
Indonesia-Australia telah menjalin berbagai kerja sama bilateral baik melalui forum dialog, pendidikan, pelatihan, dan latihan bersama terkait isu keamanan maritim dengan memanfaatkan berbagai mekanisme baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.
