BRIEF.ID – Kantor Imigrasi Serang telah mengamankan tiga warga negara asing (WNA) asal Pakistan yang diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk berjualan peci dan kaligrafi secara keliling di sejumlah wilayah Provinsi Banten.
Ketiganya berinisial MI, MAJ, dan MJ diduga menjalankan aktivitas perdagangan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang mereka kantongi selama berada di Indonesia.
Ketiga WNA tersebut diamankan petugas pada Selasa (3/11/2026) di Kampung Sukamaju, Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Dari hasil pemeriksaan awal, dua orang berinisial MI dan MJ diketahui menggunakan izin tinggal terbatas sebagai pekerja jarak jauh atau remote worker, sedangkan MAJ memegang izin tinggal pra-investasi.
Kepala Kantor Imigrasi Serang I Gusti Agung Komang Artawan mengemukakan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan mengenai aktivitas seorang WNA yang berjualan peci dari rumah ke rumah di Kota Serang.
“Kasus ini bermula dari informasi yang disampaikan dalam rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) pada 26 Oktober 2026 mengenai keberadaan seorang WNA yang berjualan peci dari rumah ke rumah di Kota Serang,” tutur Artawan dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (17/11).
Informasi tersebut kemudian diperkuat laporan dari Polres Lebak pada 31 Oktober 2026. Menindaklanjuti laporan itu, tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Serang melakukan penelusuran serta mengumpulkan keterangan sebelum akhirnya mengamankan ketiganya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Dalam pemeriksaan awal, ketiga WNA mengaku memperoleh barang dagangan berupa peci dari kawasan Tanah Abang, Jakarta. Mereka membeli peci dengan harga sekitar Rp1.750 hingga Rp2.000 per buah, kemudian menjualnya kembali dengan harga Rp20.000 hingga Rp30.000.
Aktivitas perdagangan tersebut dilakukan secara berkeliling dari rumah ke rumah. Wilayah operasional mereka mencakup Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, hingga Kabupaten Pandeglang.
Perbedaan harga beli dan harga jual tersebut memperlihatkan adanya aktivitas perdagangan untuk memperoleh keuntungan. Namun, persoalan utama yang menjadi perhatian petugas bukan semata-mata aktivitas jual beli, melainkan kesesuaian kegiatan ekonomi tersebut dengan izin tinggal yang diberikan kepada para WNA.
Pasalnya, izin tinggal remote worker diperuntukkan bagi aktivitas pekerjaan jarak jauh, sedangkan izin pra-investasi berkaitan dengan kegiatan persiapan investasi. Kedua jenis izin tersebut diduga tidak sesuai dengan aktivitas berjualan langsung yang dilakukan ketiganya di sejumlah wilayah Banten.
Atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal tersebut, ketiganya berpotensi dijerat Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun bagi orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal.
Di sisi lain, pengawasan terhadap orang asing juga perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap mengedepankan kepastian hukum. Penindakan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian unsur pelanggaran, bukan semata-mata pada status kewarganegaraan maupun jenis pekerjaan yang dilakukan.
Imigrasi Serang menegaskan pengawasan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan setiap orang asing menjalankan kegiatan sesuai dengan izin tinggal yang diberikan. Pemerintah juga menilai kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian penting untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat, termasuk pelaku usaha lokal.
Komitmen pengawasan itu sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat. Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan akan terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas orang asing guna menjaga ketertiban dan memberikan kepastian hukum di Indonesia. (ayb)


