Hakim PN Denpasar Tangguhkan Penahanan Pemelihara Landak Jawa

BRIEF.ID – Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terdakwa I Nyoman Sukena (38), warga Desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bali, yang memelihara landak Jawa (Hysterix Javanica).

Pada sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis, majelis hakim yang diketuai Ida Bagus Bamadewa Patiputra menyatakan berdasarkan pertimbangan majelis hakim, diputuskan pengalihan penahanan sejak 12 September sampai 21 September 2024 dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah.

“Penahanan saudara dialihkan ke tahanan rumah dengan syarat kooperatif. Terdakwa juga wajib lapor dua kali seminggu setiap Selasa dan Kamis,” kata Bamadewa kutip dari  Antara, Jumat (13/9/2024).

Hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut, yaitu terdakwa Nyoman Sukena merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Penetapan pengalihan penahanan tersebut disambut gembira terdakwa Nyoman Sukena serta masyarakat Desa Adat Bongkasa Pertiwi yang turut hadir menyaksikan persidangan tersebut.

Majelis hakim menyampaikan ada beberapa surat permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan yang telah diterimanya, baik yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa maupun yang diajukan dalam bentuk surat dari Pemerintah Desa Bongkasa Pertiwi dan anggota Komisi VI DPR RI atas nama Rieke Diah Pitaloka.

Namun, majelis hakim menegaskan kewenangan memberikan penangguhan atau mengalihkan penahanan dalam proses di pengadilan itu ada pada majelis hakim, bukan dari instansi lainnya.

Hakim mengatakan keputusan tersebut bukan harga mati, dalam arti terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sebagai tahanan rumah, maka keputusan tersebut bisa ditarik majelis hakim.

Oleh karena itu, majelis hakim memerintahkan agar terdakwa harus menghadiri proses persidangan tepat waktu dan kooperatif.

“Ini tidak harga mati karena suatu waktu majelis hakim bisa mencabut ini (penangguhan penahanan). Harapan saya dengan saudara bisalah,” ujarnya.

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Respons Penilaian Moody’s, Pemerintah Harus Segera Atasi Defisit Fiskal

BRIEF.ID - Pemerintah harus segera melakukan langkah nyata mengatasi...

Penilaian Moody’s Lebih Bahaya Dari MSCI, Pemerintah Jangan Anggap Enteng

BRIEF.ID - Pemerintah Indonesia harus waspada dan jangan menganggp...

Kinerja PT Unilever Indonesia Tbk Tahun Fiskal 2025

BRIEF.ID – Saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)  mencatatkan...

Indonesia Daily Brief (February 12, 2026)

TOP NEWS Tempo — Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa has...