BRIEF.ID – Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, mendesak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menindak tegas politik uang yang terjadi di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.
Desakan itu disampaikan Ganjar menanggapi rekaman suara terkait dugaan politik uang di Kabupaten Batu Bara. Rekaman suara yang beredar di media sosial, adanya pengerahan Dana Desa untuk pemenangan pasangan Calon Presiden Nomor Urut 2.
Pada unggahan disematkan narasi, yang menyebut rekaman itu adalah suara Dandim, Kapolres, Kajari, dan Penjabat Bupati di Kabupaten Batu Bara.
Hal itu, disampaikan Ganjar saat menghadiri pertemuan dengan Kelompok Tani, UMKM, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat di Hotel Owabong, Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (15/1/2024).
“Pada era digitalisasi saat ini, kampanye Pemilu dapat diawasi langsung masyarakat dan sangat membantu kerja Panwaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu,” kata Ganjar.
Dikatakan, apabila benar ada ASN yang terindikasi mendukung pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu, apalagi sampai ada politik uang, maka Panwaslu harus tegas menindak.
“Kalau sampai aparat berpihak, inilah yang tidak fair. Inilah yang harus diluruskan,” kata Ganjar.
Dia mengajak salah seorang Panwaslu yang hadir untuk berdialog. Pada kesempatan itu, Ganjar menanyakan apakah boleh memberikan hadiah kepada masyarakat yang bisa menjawab pertanyaan.
Anggota Panwaslu itu menyampaikan bahwa tidak boleh dengan permintaan mencoblos. Ganjar kemudian mengatakan bahwa semua yang hadir dan berdialog dengannya merupakan pendukung dan pasti Ganjar-Mahfud.
Panwaslu itu kemudian menyatakan bahwa hal itu dilarang karena memberikan hadiah saat kampanye, sama dengan politik uang atau money politic.
“Dengar Bapak, Ibu, itu melanggar. Saya jujur bawa uang, pengen kasih, tapi Panwaslu bilang itu melanggar. Makanya saya bilang jadi Panwaslu harus tegas, jangan takut. Kalau saya bikin salah langsung peringatkan, kalau ada pasangan lain yang bikin pelanggaran harus berani bicara,” tutur Ganjar.
Dia menegaskan, ketidakadilan dalam pelaksanaan Pemilu harus diluruskan oleh semua pihak, terutama Panwaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara. Pasalnya, hal itu menegakan dan menjaga demokrasi.
“Demokrasi ini harus kita jaga. Reformasi kita perjuangkan untuk menegakkan demokrasi agar berjalan baik. Kalau demokrasi tidak berjalan baik, kita lah yang mengingatkan, tidak bisa tinggal diam,” ungkap Ganjar.
Dia meminta semua pihak, baik ASN, tokoh agama, hingga masyarakat sama-sama mengawasi jalannya pemilu secara jujur dan adil.
“Inilah kesempatan dari tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mengingatkan agar diberi ruang untuk kontestasi yang baik, yang benar, demi keadilan,” kata Ganjar.
