Jakarta, 11 April 2019 – Ekonom Senior, Faisal Basri menyatakan negara Indonesia merupakan negara yang terbuka terhadap informasi. Sehingga semua lapisan masyarakat bebas berpendapat dan berbagi informasi.
“Salah satu konsekuensi hadirnya demokrasi di suatu negara adalah keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat. Siapa saja seakan boleh bicara apa saja sesuka hati,” ujarnya di acara Panggung Kabaret Tek Jing Tek Jing, Jakarta, Kamis (11/4).
Namun ia menegaskan dalam berbagi informasi, masyarakat Indonesia diminta untuk mengikuti prinsip-prinsip yang baik dan benar. Hal ini dilakukan agar informasi yang diberikan tidak mengandung hoak.
“Padahal di alam demokrasi atau bukan, prinsip-prinsip kepatutan tetap berlaku. Siapa saja memang boleh bicara apa saja, sejauh hal itu didukung oleh fakta dan data. Apalagi kalau pendapat itu disampaikan kepada publik. Demokrasi tanpa menghargai tatanan sosial (social order), bukanlah true democracy, karena kita akan berada “on the dark side of democracy.”.”
Ia menjelaskan bahwa mengumbar kebohongan dan perang omong kosong, serta fitnah dalam kontestasi politik sudah kian menjadi-jadi belakangan ini, termasuk di negara yang mengaku sebagai kampiun demokrasi. Oleh arena itu, tidak menjadi pembenaran bahwa hal itu memang boleh dilakukan atau suatu kewajaran di era post-truth.
” Jika kita menganggap wajar lalu pasrah menerimanya dan oleh karena itu harus menyesuaikan diri dengan realitas baru itu, maka sesungguhnya kita sedang membiarkan terjadi pengeroposan dalam sendi-sendi bermasyarakat dan bernegara. Membiarkan bias kognitif merajalela sama saja dengan meredupkan kewargaan (citizenry) yang lambat laun mengikis peradaban. Manusia beradab adalah manusia yang memelihara free will-nya dalam bingkai tatanan sosial; jika tidak, maka kita sudah menurunkan harkat dan martabat kita sendiri.”
