BRIEF.ID – Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi relatif stabil di kisaran 5%, tetapi banyak pekerjaan rumah (PR) dan tantangan yang dihadapi pemerintahan baru, dalam lima tahun ke depan. Pemerintahan baru yang akan dipimpin Prabowo Subianto diharapkan bersikap realistis menghadapi kondisi global maupun nasional saat ini.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5% di tengah ketidakpastian ekonomi global dan kemungkinan berakhirnya era suku bunga tinggi. Harga komoditas ekspor utama juga menjadi penentu dari sisi eksternal di tengah tekanan geopolitik internasional.
“Pekerjaan rumah dan tantangan terbesar adalah memperbaiki konsumsi masyarakat, daya saing ekspor, hingga mempertahankan keberlanjutan fiskal,” kata Tauhid saat berbuka puasa dengan jajaran IGICO Public Affairs Advisory & BRIEFER dan jurnalis di Greyhound Café, Jakarta, Jumat (22/3/2024)
Pada acara bertema “Menakar Peluang dan Tantangan Ekonomi di Awal Kepemimpinan Rezim Baru” Tauhid menjelaskan, sejumlah peluang dan tantangan yang akan dihadapi pemerintahan terpilih pada Pilpres 2024. Disebutkan, dari sisi peluang, kondisi ekonomi global perlahan membaik. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2024 sebesar 3,1% sedangkan Bank Dunia 2,4%.
Inflasi global juga menurun, di mana pada 2022 sempat menyentuh angka 8,7%, dan tahun lalu 6,9%. Tahun ini, inflasi global diproyeksi 5,8% dan tahun depan sekitar 4,4%. Peluang lainnya ketika inflasi menurun, The Fed diperkirakan akan memangkas suku bunga pada semester II/2024, dari 5,50% pada 2023 menjadi kisaran level 4,75%-5%.
“Nanti suku bunga pinjaman cenderung akan semakin turun, suku bunga konsumsi turun. Ini bagi banyak negara akan happy kalau misalnya The Fed menurunkan suku bunga karena dia punya multiplier effect di sektor keuangan yang cukup besar sekali,” ujarnya.
Di sisi lain, Indonesia berharap meningkatkan ekspor empat komoditas unggulan yaitu batu bara, minyak mentah, nikel dan minyak sawit yang harganya perlahan membaik. Tauhid juga menyebut, rezim baru akan mewarisi pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil di mana pada 2023 sekitar 5,05% dan tahun ini diperkirakan mencapai 5,2%.
Selain itu, pemerintah Indonesia yang baru memiliki modal yang kuat dari sisi Manufacturing Purchasing Manager Index (PMI). Pada Januari 2024, PMI Manufaktur S&P Global Indonesia tercatat naik menjadi 52,9 dari Desember 2023 sebesar 52,2. Total penanaman investasi di Indonesia pun cukup baik, mencapai Rp1.418,9 triliun pada 2023, naik dari posisi 2023 sebesar Rp901 triliun. Pun demikian dengan consumer confidence index yang mencapai 125 hingga kuartal III/2023.
“Jadi ini menandakan bahwa potensi atau peluang ekonomi kita sebenarnya tidak langsung berjalan cepat,” tuturnya.
Harga Pangan
Menurut Tauhid, harga pangan dunia masih di atas rerata harga sebelum pandemi melanda dan sulit untuk turun ke harga semula. Kondisi ini diperparah konflik Rusia-Ukraina dan Palestina-Israel yang belum diketahui kapan berakhir sehingga mengacaukan rantai pasok.
Di sisi lain, kata dia, pemerintahan baru akan dihadapkan pada isu konsumsi rumah tangga yang tertahan. Padahal, konsumsi rumah tangga berpengaruh sekitar 58% sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi cerminan persoalan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sementara itu dari sisi perdagangan, Indonesia menghadapi tren surplus yang susut. Neraca perdagangan kumulatif periode Januari-Februari misalnya, di mana pada 2023 mencapai US$9,28 miliar sedangkan pada 2024 hanya US$2,87 miliar. Adapun pada Februari 2024, impor Indonesia tumbuh 15,8% sedangkan ekspor minus 9,4% secara tahunan.
Tantangan riil demikian ditambah stabilitas global bakal mengancam akselerasi target pertumbuhan ekonomi. Tak heran Bappenas, kata Tauhid, pada 2023 dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 melalui skenario transformatif dan super transformatif, mematok pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,6%-6,1 %.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 dipatok paling tinggi 5,2%. Sedangkan calon presiden-calon wakil presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menargetkan pertumbuhan 6%-7%, bahkan ekonomi Indonesia dijanjikan meroket hingga 8%.
“Artinya, kalau tahun 2025 harus 6% itu sangat tidak masuk akal. Begitu pula kalau pertumbuhan ekonomi dikaliberkan sampai 7% apa lagi 8%, ini berat banget. Pemerintahan Pak Jokowi saja menargetkan sampai 2029 naik hanya sampai di 6,1%. Tim ekonomi presiden baru nanti harus memutuskan koreksi target pertumbuhan ekonomi yang bener-bener achievable jadi bisa rasional, bisa ditargetkan sampai 2029,” tuturnya.
Program Pemerintah
Pemerintahan baru yang terpilih, kata dia, dihadapkan pada bagaimana memilih prioritas program. Pemerintahan saat ini memiliki prioritas pada penaikan kualitas pendidikan tentunya dengan menaikan anggaran. Disusul social protection, infrastruktur, dan kesehatan.
Ironisnya, pemerintahan baru sudah mencanangkan program makan siang gratis, di mana anggarannya sangat membebani APBN. Padahal itu mengorbankan program prioritas lainnya, seperti kesehatan dan infrastruktur yang sudah berjalan baik pada era Joko Widodo.
“Jadi tantangannya adalah memilih prioritas program yang berhadapan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Pemerintahan baru harus bisa menjaga keberlanjutan fiskal,” imbuh Tauhid.
Dari sisi kebijakan fiskal, penerapan PPN 12%, bakal memiliki dampak siklus yang panjang, yaitu kenaikan biaya produksi dan konsumsi yang menekan daya beli sehingga utilisasi dan penjualan melemah. Tentunya, akan berpengaruh pula pada menurunnya penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan konsumsi yang menurun dan menghambat pemulihan ekonomi serta menekan pendapatan negara.
“Tantangan-tantangan itu harus diatasi pemerintahan baru. Karena kita perlu akselerasi pertumbuhan ekonomi, serta menjaga konsistensi prioritas pembangunan nasional. Oleh karena itu pemerintahan baru harus menunda kenaikan PPN 12%, serta mengurangi efek volatile food karena inflasi. Dan diharapkan dapat mendorong reindustrialisasi dan mempertahankan pertanian sebagai prioritas pembangunan yang akan datang,” pungkasnya.
No Comments