DPR Sahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya

BRIEF.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, pada Kamis (19/11/2026).

Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia, sekaligus membuka jalan bagi negara untuk memulihkan kerugian akibat berbagai tindak pidana.

Keputusan  diambil dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027  yang dipimpin  Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Parlemen, Jakarta. 

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset bersama pemerintah.

Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap pengesahan rancangan undang-undang tersebut.

“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” ujar Puan.

Penantian Selama 18 Tahun

Pengesahan UU Perampasan Aset mengakhiri perjalanan panjang pembahasan regulasi yang telah bergulir sejak 2008.

Selama bertahun-tahun, keberadaan undang-undang ini dinilai penting untuk memperkuat kemampuan negara dalam menelusuri, menyita, dan merampas aset yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan tingkat I, pada Rabu (18/11/2026). Dalam pembahasan tersebut, panitia kerja menuntaskan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM), termasuk sejumlah perubahan substansi dan ketentuan baru.

Komisi III juga melaporkan telah menyelenggarakan 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum sejak September 2025 untuk menyerap aspirasi masyarakat, akademisi, dan berbagai organisasi.

Salah satu substansi penting dalam UU Perampasan Aset adalah pengaturan mekanisme perampasan harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana.

Regulasi itu mengatur dua mekanisme utama, yakni perampasan aset berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) dan perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana (non-conviction-based forfeiture) dengan prosedur hukum yang ditentukan.

Cakupan tindak pidananya tidak terbatas pada korupsi, tetapi juga meliputi kejahatan narkotika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, serta penipuan dan penggelapan tertentu yang menggunakan teknologi informasi.

Diharapkan, keberadaan undang-undang ini akan memperkuat upaya negara memutus aliran keuntungan ekonomi dari berbagai bentuk kejahatan terorganisasi. (nov)

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Harga Buyback Emas Antam Ambruk Hampir Rp50.000 Hari Ini

BRIEF.ID - Harga pembelian kembali (buyback) emas batangan produksi...

IMA: Kontribusi Pertambangan bagi Pembangunan Nasional Perlu Dilihat Secara Menyeluruh

  BRIEF.ID— IMA memahami arahan Presiden agar pengelolaan sumber daya...

Indonesia – Tiongkok Teken Kerja Sama Strategis Rp 1.300 Triliun

BRIEF.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyaksikan pertukaran...

IHSG Masih Rawan Terkoreksi, Investor Diminta Waspadai Tekanan Jual

BRIEF.ID – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di...