DPR Dukung Banding RI Terhadap Keputusan WTO

BRIEF.ID – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung langkah tegas  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan  banding  terhadap keputusan World Trade Organization (WTO) atas larangan ekspor bahan mentah bijih nikel.

“Kami mendukung langkah pemerintah melakukan banding terhadap WTO,” kata Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtarudin  seperti dilansir Antara, Kamis (1/12/2022).  

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, Indonesia memiliki kedaulatan dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri, tanpa harus ada intervensi pihak lain. Apalagi hal itu dilakukan untuk merealisasikan keinginan pemerintah menggunakan energi baru terbarukan ke depan.

“Kami akan memberikan dukungan secara politis kepada pemerintah dalam rangka melakukan banding terhadap gugatan tersebut,” katanya.

Dikatakan Mukhtarudin, hilirisasi dari mineral itu adalah amanat Undang-undang (UU) Minerba Nomor 3 Tahun 2020, jadi itu mutlak harus diperjuangkan, baik oleh pemerintah maupun legislatif.

“Oleh karena itu, maka pemerintah harus segera juga mempercepat proses pembangunan smelter di Indonesia. Harus ada gerakan percepatan pembangunan smelter agar kita segera bisa melakukan hilirisasi secara maksimal terhadap minerba yang kita miliki, baik nikel, timah dan lain-lain,” jelasnya.

Mukhtarudin memastikan Komisi VII DPR RI akan memberikan dukungan penuh atas langkah tegas Presiden Jokowi untuk melakukan banding terhadap keputusan WTO. Disebutkan, melalui hilirisasi di dalam negeri terhadap mineral nikel,  dipastikan akan memberikan nilai investasi yang besar bagi negara.

“Begitu investasi masuk tentu ini akan membuka lapangan pekerjaan, menambah pendapatan, dan pasti ada pengaruhnya. Oleh karena itu kita dukung Presiden melakukan upaya maksimal, memperkuat argumen pemerintah, dan memberikan argumen objektif  terhadap masalah banding tersebut,” jelasnya.

Mukhtarudin menyarankan  pemerintah memberikan penegasan khusus terkait pembangunan smelter di Indonesia. Pembangunan smelter  akan mendatangkan nilai investasi yang cukup besar.

“Jadi pemerintah harus memberikan perlakuan khusus dalam rangka percepatan pembangunan smelter di Indonesia, sehingga hilirisasi mineral ini cepat dan investasi bisa segera masuk. Apalagi nikel sebagai bahan baku baterai, sebagai energi terbarukan masa depan,” kata dia.